PANRB Gelar Public Hearing di UGM, Jaring Masukan Rancangan DBRBN 2025–2045

Sleman, suarapasar.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mematangkan Rancangan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045 dengan membuka ruang partisipasi publik. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui public hearing yang akan digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan, kegiatan ini menjadi sarana dialog antar pemangku kepentingan untuk memperkaya kebijakan tata kelola digital dalam DBRBN 2025–2045.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang dialog antar pemangku kepentingan guna memperkaya perumusan kebijakan digital governance dalam DBRBN 2025-2045,” ungkap Erwan Agus Purwanto saat ditemui di Sleman, Senin (15/12/2025).

Public hearing Rancangan DBRBN 2025–2045 mengusung tema Digital Governance Menuju Human Based Governance dan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025 mulai pukul 09.00 WIB di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Forum ini akan menghadirkan pembuat kebijakan, akademisi, serta pemerintah daerah untuk berbagi pandangan dan praktik terbaik.

“Kami berharap lewat kegiatan ini, pemahaman bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, aplikasi atau platfom dapat meluas. Transformasi digital adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memperkuat integritas dan transparansi,” ungkap Erwan.

Lebih lanjut, sesuai arahan Menteri PANRB Rini Widyantini, DBRBN 2025–2045 disiapkan sebagai tonggak transformasi birokrasi Indonesia dengan visi birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, serta berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian public hearing akan diisi tiga sesi diskusi panel yang membahas Digital Governance, ASN Muda Penggerak Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Budaya Integritas dengan narasumber lintas sektor.

“Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menjawab tantangan hari ini, tetapi juga memberi gambaran mengenai arah transformasi menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.(prg,wur)