Harlah Pancasila, PDIP Kota Yogyakarta Desak Pemerintah Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat

Yogyakarta, suarapasar.com — Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila dimaknai DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sebagai momentum untuk menegaskan kembali komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam upacara yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Senin (1/6/2026), berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi, keterbatasan fiskal daerah hingga persoalan sosial, menjadi sorotan utama.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila yang digagas Bung Karno harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Di momentum peringatan Hari Pancasila 1 Juni, maka nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pilihan kebijakan pembangunan di Yogyakarta harus mampu mempercepat penanganan stunting, mengalokasikan anggaran Rp120 juta untuk kalurahan, serta memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh akses layanan pendidikan,” ujar Eko Suwanto.

Menurutnya, pemerintah pusat juga perlu lebih serius menerapkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil melalui program pembangunan dan penganggaran yang pro rakyat.

“Kepada Pemerintah Pusat, kami berharap serius mempraktikkan Pancasila dengan mewujudkan pro poor policies dan pro poor budgeting berbasis otonomi daerah. Bukan justru resentralisasi fiskal seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Pemangkasan anggaran terbukti meremukkan perekonomian di daerah. Pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dalam upacara yang dipimpinnya tersebut, Eko Suwanto yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DIY menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penyelesaian persoalan sampah, penataan perparkiran, hingga peningkatan layanan pendidikan.

“Hari ini Alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat baik. Upacara Hari Lahir Pancasila yang oleh Bung Karno dirumuskan, digagas, dan dijelaskan dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 harus bermakna dalam kehidupan masyarakat saat ini, yaitu melalui alokasi anggaran yang benar-benar pro rakyat,” katanya.

Eko menilai kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kemampuan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta berharap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengutip pesan Bung Karno tentang semangat gotong royong sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mari kita menyelesaikan karya, pekerjaan, dan amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Semua untuk kepentingan semua, keringat semua untuk kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris untuk kepentingan bersama. Itulah gotong royong,” ujarnya.

Menurut Eko, semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila harus terus digelorakan sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini.(prg,wur)