Pakar UMY: Indonesia Perlu Waspada Bergabung Board of Peace di Tengah Dominasi AS

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) dinilai sebagai langkah diplomasi yang bersifat realistis dalam kajian Hubungan Internasional, mengingat semakin sempitnya ruang global untuk mendorong perdamaian di Gaza. Namun demikian, Pakar Perdamaian dan Transformasi Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Idham Badruzaman, S.IP., M.A., Ph.D., mengingatkan bahwa struktur BoP yang sangat sentralistik dan kuatnya dominasi kepentingan Amerika Serikat menuntut kehati-hatian tinggi dari Indonesia.

Idham menilai, saat ini BoP menjadi salah satu dari sedikit forum formal yang masih memungkinkan negara-negara terlibat dalam dialog terkait konflik Gaza. Melemahnya mekanisme multilateral, khususnya akibat seringnya veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, membuat Indonesia memilih untuk tetap hadir di forum tersebut meskipun desain kelembagaannya dinilai tidak ideal.

“Board of Peace ini sangat sentralistik dan personal. Yang memimpin bukan institusi negara Amerika Serikat, melainkan figur Donald Trump secara langsung. Seluruh otoritas dan persetujuan berada di tangannya, termasuk hak veto atas setiap keputusan yang dihasilkan,” jelas Idham kepada Humas UMY, Kamis (5/2).

Ia menambahkan, sentralisasi kekuasaan tersebut mencerminkan pendekatan realis dalam hubungan internasional, di mana negara dengan kekuatan dominan menentukan arah kebijakan global. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Palestina tidak dilibatkan dalam BoP, mengingat Amerika Serikat hingga kini belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Meski demikian, Idham menilai partisipasi Indonesia tetap penting secara politik dan moral, agar suara negara yang konsisten membela hak-hak rakyat Palestina tetap hadir. Keberadaan negara lain seperti Turki dan Qatar di dalam BoP dinilai dapat membuka ruang penyeimbang, meskipun terbatas, terhadap dominasi kepentingan Israel.

Namun, ia juga mengingatkan potensi risiko apabila BoP justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, terutama agenda demiliterisasi Hamas yang dapat berujung pada penguasaan Gaza tanpa jaminan keadilan.

“Indonesia harus mengantisipasi agar BoP tidak sekadar menjadi instrumen untuk melemahkan resistensi Gaza, tanpa menjamin hak, kedaulatan, dan keadilan bagi rakyat Palestina,” tegasnya seperti dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Terkait peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Idham menilai kebuntuan perdamaian Gaza bukan semata karena lemahnya PBB, melainkan akibat dominasi veto Amerika Serikat terhadap berbagai resolusi. Bahkan, kehadiran BoP berpotensi menjadi pesaing baru bagi multilateralisme PBB, terutama jika Amerika Serikat menarik sebagian dukungan pendanaannya.

Di sisi lain, Idham menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Tantangan ke depan adalah memastikan Indonesia menerapkan strategi multiple diplomacy, dengan menjadikan BoP sebagai salah satu jalur diplomasi, bukan satu-satunya, dalam memperjuangkan perdamaian, kemerdekaan, dan nilai kemanusiaan bagi Gaza.(prg,wur)