Yogyakarta (20/05/2026), suarapasar.com – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Stadion Mandala Krida, Rabu (20/5), menjadi momentum pemerintah untuk menegaskan pentingnya kedaulatan informasi nasional dan perlindungan generasi muda di era digital. Pemerintah memastikan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun terus dikawal secara ketat.
Penegasan tersebut disampaikan melalui amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid yang dibacakan oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsda TNI Donald Kasenda selaku Inspektur Upacara. Upacara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti beserta jajaran.
Dalam amanatnya, Donald Kasenda menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah mengalami pergeseran yang semakin kompleks. Menurutnya, perjuangan bangsa tidak lagi hanya berfokus pada menjaga kedaulatan teritorial, tetapi juga menjaga transformasi dan kedaulatan digital.
Semangat intelektual, kata dia, harus terus digaungkan sejalan dengan tema nasional Harkitnas tahun ini, yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
“Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” tegas Donald.
Terkait perlindungan generasi muda, pemerintah menyoroti implementasi penundaan akses media sosial dan platform berisiko bagi anak yang telah diberlakukan sejak 28 Maret 2026. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP TUNAS dan diposisikan sebagai langkah intervensi penting dalam melindungi anak dari dampak negatif ruang digital.
“Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” ujarnya.
Selain penguatan keamanan digital, pemerintah pusat juga terus mengonsolidasikan sektor kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan dalam satu ekosistem pembangunan nasional yang terintegrasi. Upaya tersebut diperkuat melalui pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Program tersebut dirancang untuk memotong rantai pasok agar masyarakat desa lebih mudah memperoleh pupuk, modal usaha, dan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Menutup amanatnya, Donald mengajak seluruh elemen bangsa untuk menerjemahkan semangat perjuangan Boedi Oetomo 1908 ke dalam kerja nyata demi kemajuan bangsa. Peringatan Harkitnas 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan literasi digital menuju Indonesia yang lebih maju.(prg,wur)






