Akademisi UGM Soroti BOP dan ART, Pertanyakan Manfaat Nyata bagi Indonesia

Yogyakarta, suarapasar.com – Keterlibatan Indonesia dalam kebijakan global seperti Board of Peace (BOP) dan Agreement Reciprocal Trading (ART) mendapat sorotan dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka mempertanyakan manfaat konkret yang diperoleh Indonesia serta mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan luar negeri yang berisiko terhadap kepentingan nasional.

Pertanyaan kritis tersebut disampaikan Guru Besar UGM, Prof Dafri Agus Salim, yang menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP layak dipertanyakan, terutama di tengah ketergantungan investasi dan utang luar negeri yang sudah cukup dalam.

Ia menilai strategi pertahanan dan akses persenjataan Indonesia juga berpotensi terdampak, mengingat pengalaman masa lalu ketika Indonesia mengalami kesulitan memperoleh alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Amerika Serikat.

Dafri menekankan bahwa posisi Indonesia dalam BOP dan Agreement Reciprocal Trading (ART) tidak berdiri sendiri di tengah rivalitas global antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan besar lainnya.

Maka dia pun mempertanyakan apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi jika terjebak dalam blokade kepentingan negara adidaya, mengingat ketergantungan investasi dan utang luar negeri Indonesia yang sudah terlanjur mendalam itu.

Dalam Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta DPRD DIY, Jumat siang, (6/3/2026), Prof Dafri uga menyoroti bahwa menjadi pemimpin dunia tidak cukup hanya mengandalkan hard power atau kekuatan militer semata, melainkan harus memperkuat soft power dan stabilitas dukungan dalam negeri.

“Berkaca pada jatuhnya peradaban besar seperti Yunani, Mesir, dan Romawi kuno, faktor internal dan kewibawaan diplomasi menjadi kunci yang sering terabaikan. Pemerintah diingatkan untuk tidak gegabah mengambil langkah luar negeri yang berisiko merusak kredibilitas bangsa di mata internasional, terutama jika kebijakan tersebut justru memicu ketegangan dengan mitra strategis seperti China,” kata Dafri Agus Salim.

Sementara itu, ekonom UGM dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Rimawan Pradiptyo, menilai pemerintah perlu membuka transparansi terkait kebijakan tersebut. Ia menyoroti kemungkinan adanya misalokasi sumber daya APBN di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil.

Menurutnya, kebijakan yang tidak berbasis data (evidence-based policy) justru berpotensi menambah beban keuangan negara. Ia mencontohkan potensi biaya yang harus ditanggung Indonesia jika terlibat dalam BOP.

“Jika terlibat BOP, kita harus keluar biaya sendiri senilai Rp17 triliun termasuk pengiriman pasukan, berbeda dengan skema PBB yang bisa di-reimburse. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” tegas Rimawan.

Rimawan juga mempertanyakan insentif nyata yang akan diperoleh Indonesia dari penandatanganan ART dan keterlibatan dalam BOP. Ia menilai penjelasan pemerintah selama ini masih berkutat pada isu tarif, sementara persoalan utama justru berada pada hambatan non-tarif yang dampaknya lebih sulit diprediksi.

Hambatan tersebut, menurutnya, bisa berupa pembatasan akses terhadap mineral kritis hingga larangan penugasan subsidi kepada BUMN. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan fungsi strategis perusahaan milik negara dalam melayani masyarakat di berbagai wilayah.

“Publik kini menunggu penjelasan jujur dari pemerintah mengenai arah kebijakan yang sangat krusial ini,” kata Rimawan Pradiptyo.

Dalam forum yang sama, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menekankan pentingnya sikap kritis dari Yogyakarta dalam merespons kebijakan pemerintah di tingkat global.

“Setiap pejabat publik mulai Presiden, ASN, wakil rakyat di DPR dan DPRD harus berpegang pada sumpah dan janji jabatan yang telah dibacakan yaitu setiap kebijakan dan putusan harus berpijak konstitusi UUD 1945,” kata Eko Suwanto.

Ia juga mengingatkan kembali peran historis Yogyakarta dalam perjalanan bangsa, khususnya ketika kota ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 1946.

“Semangat pengorbanan para pendahulu ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah pusat agar tidak menggadaikan kedaulatan bangsa demi kepentingan perdagangan luar negeri, melainkan tetap konsisten melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi,” kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.(prg,wur)