UGM Bentuk Tujuh Working Group Lintas Disiplin untuk Percepat Penanganan Bencana di Sumatra

Universitas Gadjah Mada memperkuat kontribusinya dalam percepatan penanggulangan bencana hidrometeorologis di Sumatra melalui pembentukan tujuh working group atau kelompok kerja lintas disiplin. Inisiatif ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan penanganan bencana secara menyeluruh mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Seluruh kerja dikonsolidasikan agar berbasis data, kajian ilmiah, dan koordinasi multipihak.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia menegaskan bahwa peran kampus hadir untuk memastikan ilmu pengetahuan berkontribusi nyata dalam pengambilan keputusan kebencanaan, “Kami membentuk Emergency Response Unit dengan tujuh Working Group lintas keilmuan agar ilmu ikut memastikan ketepatan keputusan, percepatan pemulihan, serta dukungan kesehatan dan sosial bagi penyintas,” jelasnya Selasa (23/12) di Selasar Balairung.

Kelompok Kerja 1 difokuskan pada penanganan tanggap darurat dengan sasaran utama sivitas akademika dan masyarakat terdampak bencana. Tim ini melakukan pendataan langsung di lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sejak fase awal, meliputi bantuan logistik, hunian sementara, hingga asesmen lanjutan bagi kelompok rentan. “Kami menyiapkan bantuan makan, dukungan hunian, serta asesmen lanjutan agar perlindungan bagi warga terdampak dapat segera berjalan,” tutur Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Dr. Danang Sri Hadmoko.

Sementara itu, Kelompok Kerja 2 memperkuat respons lapangan melalui pengembangan Geoportal Informasi Dasar Kebencanaan yang memuat peta dampak bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta prioritas distribusi bantuan. Sistem satu pintu ini dirancang untuk menjaga konsistensi dan akurasi data lintas lembaga. Prof. Djati Mardiatno menegaskan pentingnya keterbukaan data dalam pengambilan keputusan kebencanaan. “Geoportal kami rancang agar peta tanggap darurat dapat diakses bersama dan digunakan secara cepat serta akurat,” jelasnya seperti dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada.

Penguatan landasan ilmiah dilakukan oleh Kelompok Kerja 3 melalui kajian kebencanaan terintegrasi yang menyoroti interaksi antara hujan ekstrem, degradasi lingkungan, dan aktivitas manusia. Pendekatan multibahaya dikembangkan agar peta risiko lebih adaptif dan relevan. “Kami mendorong peta risiko adaptif yang mengintegrasikan dinamika alam dan aktivitas manusia sebagai dasar mitigasi berkelanjutan,” kata perwakilan tim, Dr. Sigit Heru Murti Budi Santosa.

Dari aspek kebijakan, Kelompok Kerja 4 bertugas memetakan SOP dan regulasi mitigasi bencana yang sesuai dengan kondisi Sumatra. Koordinasi dengan kementerian dan BNPB dilakukan untuk memperkuat pendekatan berbasis ekosistem serta sinkronisasi kebijakan menghadapi perubahan iklim. “Penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan dukungan data, kapasitas, dan kebijakan yang selaras,” ungkap Wirastuti Widyatmanti, Ph.D.

Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus Kelompok Kerja 5 dengan prinsip membangun lebih aman dan berkelanjutan. Penyintas ditempatkan sebagai subjek utama pemulihan hunian dan lingkungan, dengan pemanfaatan material lokal yang ramah lingkungan. Ketua tim Ashar Saputra, Ph.D. menjelaskan konsep hunian sementara atau Huntara dirancang sederhana, berbasis keluarga, dan dapat dibangun secara gotong royong. “Hunian transisi kami rancang sederhana agar bisa dibangun penyintas sendiri dan dipindahkan saat lokasi aman telah ditetapkan,” jelas Ashar.

Pada fase pemulihan awal, Kelompok Kerja 6 telah menurunkan tim medis ke wilayah terdampak sejak awal Desember untuk mengaktifkan kembali layanan kesehatan yang sempat kolaps. Fokus penanganan diarahkan pada penyakit kulit dan diare akibat persoalan sanitasi, disertai dukungan air bersih. “Kami menurunkan tim lengkap dan mengaktifkan kembali layanan kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi,” tutur Ketua Tim, Dr. dr. Sudadi.

Selain kesehatan fisik, dukungan kesehatan mental dan psikososial juga menjadi perhatian melalui pendekatan Mental Health and Psychosocial Support. Pemulihan diarahkan pada anak dan keluarga terdampak dengan melibatkan relawan dan koordinasi lintas organisasi. “Kesehatan mental harus ditangani secara terintegrasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan seiring,” pesan Ketua Tim Psikososial Diana Setiyawati, Ph.D.

Adapun Kelompok Kerja 7 berperan dalam komunikasi publik dan advokasi kebijakan agar hasil kajian dan kerja lapangan terhubung dengan proses pengambilan keputusan nasional. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi, Ph.D. menegaskan pentingnya jejaring kolaboratif. “Kami berupaya memastikan kontribusi akademik UGM masuk dalam kebijakan dan solidaritas nasional secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan media, UGM juga mengungkap rencana membuka peluang akses pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Skema afirmasi tersebut masih dalam tahap perancangan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta melibatkan jejaring perguruan tinggi dan dukungan pendanaan. “Kami menyiapkan rancangan afirmasi pendidikan yang disesuaikan kebutuhan pemerintah daerah, melibatkan jejaring universitas, serta membuka ruang dukungan pendanaan agar generasi muda di wilayah terdampak dapat bangkit dan berdaya,” pungkas Ova.(prg,wur)