Yogyakarta, suarapasar.com – Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan bahwa menjaga keutuhan Republik Indonesia merupakan amanat sejarah yang harus terus dijaga sejak awal berdirinya bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY yang menghadirkan akademisi UGM, Prof Dafri Agus Salim dari Fisipol UGM dan Rimawan Pradiptyo, PhD dari FEB UGM, Jumat (6/3/2026).
Dalam forum tersebut, Eko menekankan bahwa seluruh pejabat publik yang dipercaya masyarakat wajib memegang teguh sumpah jabatan untuk patuh pada Konstitusi RI, Pancasila, dan UUD 1945. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat negara harus mencerminkan nilai-nilai konstitusional.
“Semua pejabat publik mengucapkan sumpah saat mulai menjabat. Maka, prinsip pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa harus dijunjung tinggi; tidak boleh ada dukungan terhadap penyerangan kedaulatan negara lain karena penjajahan harus dihapuskan,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Eko juga menyoroti implementasi Balance of Payments (BOP) dan Agreement Reciprocal Trading (ART) yang dinilai perlu ditinjau kembali menggunakan perspektif konstitusi. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diuji apakah benar-benar melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia atau justru berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Ia menilai pembukaan keran impor yang terlalu luas bagi investasi asing tanpa perlindungan kuat terhadap kepentingan nasional dapat mempertaruhkan kedaulatan ekonomi Indonesia di forum perundingan internasional.
‘Harus diingatkan jika impor terus diprioritaskan, tenaga kerja lokal tidak akan terserap, yang mana hal ini jelas bertentangan dengan semangat memajukan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945,” kata Eko Suwanto, politisi PDI Perjuangan
Eko juga menyoroti besarnya anggaran impor yang dinilai dapat menghambat penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Ia meragukan efektivitas kebijakan BOP dan ART dalam mendorong kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang melindungi ekonomi nasional.
Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketimpangan alokasi anggaran, terutama ketika komitmen ART mencapai Rp17 triliun, sementara anggaran pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di DIY justru mengalami penurunan.
“Ketimpangan alokasi ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas pemerintah yang menjauh dari upaya peningkatan kualitas SDM demi memenuhi tuntutan pasar global,” kata Eko Suwanto.
Dampak kebijakan ekonomi tersebut, menurut Eko, juga dirasakan hingga tingkat desa melalui penurunan dana desa yang cukup signifikan. Ia menyebut rata-rata penurunan mencapai 74 persen sehingga berpotensi mempengaruhi pembangunan di tingkat akar rumput.
“Mari refleksi dan merenungkan apakah kebijakan ekonomi saat ini benar-benar mewujudkan ketertiban dunia atau justru memperlebar jurang kesenjangan dan mengabaikan kedaulatan ekonomi desa yang menjadi fondasi kekuatan bangsa,” kata Eko Suwanto.
Mengutip perspektif Prof. Rimawan Pradiptyo mengenai Tri Sakti Bung Karno, Eko menilai solusi atas persoalan tersebut adalah kembali berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Menurutnya, kebijakan BOP dan ART dalam format saat ini dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan ideologi bangsa.
Diskusi tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari kesadaran politik dan ideologis bagi insan media untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada pada rel konstitusi serta berpijak pada semangat Dasasila Bandung.
Di akhir pernyataannya, Eko Suwanto mengingatkan kembali peran penting Yogyakarta dalam sejarah Republik Indonesia, khususnya ketika kota ini menjadi ibu kota negara pada 1946.
“Semangat pengorbanan para pendahulu ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah pusat agar tidak menggadaikan kedaulatan bangsa demi kepentingan perdagangan luar negeri, melainkan tetap konsisten melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi,” kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.(prg,wur)
