Gunungkidul, suarapasar.com – PT Jasa Raharja melaksanakan kegiatan Survei Pascabayar di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya, Senin (12/1/2026), pukul 07.30 hingga 16.30 WIB. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat penerima santunan.
Survei pascabayar dilaksanakan oleh Trisno Supriyadi F selaku Kepala Sub Bagian Sumbangan Wajib dan Humas. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Jasa Raharja setelah penyerahan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris, guna memastikan santunan diterima secara langsung tanpa potongan dari pihak mana pun.
Survei pascabayar merupakan langkah strategis Jasa Raharja untuk memastikan dana santunan diterima secara tepat sasaran, yakni langsung oleh korban atau ahli waris yang sah tanpa adanya potongan dari pihak mana pun. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Jasa Raharja, mulai dari proses penanganan awal hingga pencairan santunan.
Melalui kegiatan tersebut, Jasa Raharja juga menghimpun masukan dan pengalaman langsung dari masyarakat penerima santunan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pelayanan. Hasil survei menjadi dasar perbaikan berkelanjutan agar layanan semakin cepat, tepat, dan berempati terhadap kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya melakukan verifikasi, petugas Jasa Raharja turut melakukan dialog secara humanis dengan mengunjungi langsung kediaman korban atau ahli waris. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan kehadiran langsung perusahaan di tengah masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi tambahan, seperti edukasi keselamatan berlalu lintas serta informasi program terkait pajak kendaraan bermotor, sebagai bentuk kontribusi Jasa Raharja dalam mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pelaksanaan Survei Pascabayar ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan dasar, pelayanan yang profesional, serta memastikan setiap hak masyarakat terpenuhi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.(ags,prg)
