VITORIA-GASTEIZ – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan terbuka di hadapan forum internasional Open Government Partnership (OGP) Ministerial Steering Committee Meeting yang berlangsung di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, pemerintahan terbuka bukan hanya prinsip, melainkan sarana efektif memperkuat demokrasi dan ketahanan masyarakat. “Terdapat tiga hasil utama yang menonjol dari pengalaman pemerintahan terbuka Indonesia selama 15 tahun terakhir. Pertama adalah transparansi dan partisipasi, melalui sistem penanganan pengaduan masyarakat yang kami beri nama SP4 Lapor,” ujarnya.
Platform tersebut kini menghubungkan 34 kementerian, 69 lembaga, dan hampir 600 pemerintah daerah. SP4 Lapor memproses laporan warga setiap hari dan berfungsi sebagai saluran akuntabilitas secara langsung (real-time), yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik.
Capaian kedua yang disampaikan Rini adalah inklusivitas. Melalui komitmen pemerintahan terbuka, lebih dari 690 organisasi bantuan hukum telah menyalurkan layanan kepada hampir 95.000 warga berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi bukti bahwa keterbukaan memberi manfaat nyata bagi kelompok rentan di masyarakat.
Sementara hasil ketiga adalah akuntabilitas. Pemerintah Indonesia, melalui reformasi e-procurement terbuka, telah melibatkan lebih dari 400.000 pelaku usaha dalam proses tender yang adil dan transparan, di mana 41 persen di antaranya merupakan usaha kecil. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat transparansi terkait kepemilikan manfaat.
Rini menambahkan bahwa kunci keberhasilan reformasi ini adalah ko-kreasi. Di Indonesia, mekanisme tersebut dilembagakan melalui peraturan menteri yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil dalam satu sistem pengarah terpadu selaras dengan rencana pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah.
Ia menegaskan, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan terbuka paling efektif bila dilembagakan, diciptakan bersama, dan tertanam dalam prioritas nasional. “Komitmen kami hari ini adalah untuk lebih memperkuat fondasi ini dengan mengembangkan kerangka hukum yang kuat, memperdalam kolaborasi, dan memastikan keterbukaan terus memberikan hasil nyata bagi warga negara kami,” pungkas Rini.(prg,wur)
