Jakarta, suarapasar.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kaum rentan. Menurutnya, pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA) dan (PPO) ini merupakan peningkatan atas unit yang melaksanakan fungsi tindak kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan serta fungsi perlindungan khusus pada remaja, anak, dan perempuan.
Dukungan tersebut disampaikan Menteri PANRB saat menghadiri peluncuran 11 Direktorat Reserse PPA dan PPO di tingkat Polda serta 22 Satuan Reserse PPA dan PPO di tingkat Polres, di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Menurut Rini, langkah Polri ini sejalan dengan upaya mendekatkan layanan birokrasi kepada masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan layanan birokrasi dan turun langsung ke masyarakat dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita harus memastikan bahwa tata kelola pemerintah itu tidak boleh hanya selesai dibalik meja saja, tetapi harus betul-betul bisa termanfaatkan di masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.
Menteri Rini menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup hanya mengedepankan aspek penegakan hukum. Pendekatan yang ramah terhadap korban, menurutnya, harus menjadi perhatian utama, didukung sumber daya manusia yang kompeten serta koordinasi yang kuat sejak proses pelaporan hingga pendampingan.
“Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini diisi SDM yang kompeten, profesional dan memiliki orientasi inklusif serta mampu mendekatkan diri pada kelompok rentan, memperlakukan korban dengan bermartabat dan memastikan layanan tidak diskriminatif,” ungkapnya.
Ia berharap, keberadaan Direktorat dan Satuan Reserse PPA-PPO mampu meningkatkan rasa aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan, sekaligus menghadirkan aparat penegak hukum yang responsif, mudah diakses, serta berperspektif korban. Sistem penegakan hukum juga diharapkan tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi berlanjut hingga pemulihan dan reintegrasi sosial korban secara terpadu.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO merupakan wujud komitmen Polri dalam menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya yang mengancam keselamatan perempuan dan anak.
“Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas dengan menjunjung tinggi perspektif dan penghormatan gender,” jelasnya.
Kapolri juga menyampaikan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kesetaraan gender sekaligus membuka peluang pengembangan karier bagi Polwan di Indonesia.
“Saya kira dalam program Asta Cita sudah dimasukkan Cita yang keempat. Tentunya saya mengharapkan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO adalah bagian dari wujud nyata bagaimana kita terus mendorong kesetaraan gender,” ujar Kapolri.
Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan, transformasi Polri yang berperspektif gender, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kapolri juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembentukan direktorat baru ini, termasuk perwakilan internasional dari UN Women Indonesia, Australian Federal Police (AFP), dan ICITAP.
“Kami akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan kementerian terkait, para pemerhati, dan juga kerjasama yang kita lakukan selama ini dengan luar negeri, kerjasama dengan dalam negeri dengan seluruh stakeholder untuk betul-betul memberikan layanan terbaik,” imbuhnya.(prg,wur)







