Kulon Progo, suarapasar.com : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo menerjunkan 500 personel satgas operasi tangkap tangan (OTT) politik uang atau money politic pilkada pemilihan Bupati – Wakil Bupati Kulon Progo 2024.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Fajar Gegana menjelaskan satgas OTT diterjunkan guna mengantisipasi terjadinya politik uang pada pilkada tahun ini guna mewujudkan pilkada yang bersih bebas dari terjadinya politik uang.
“Harapan kami semua paslon tidak melakukan money politik, agar pilkada kita menjadi pilkada yang sangat fair dan masyarakat kita menentukan pilihannya dengan hati nurani. Sehingga pemimpin terpilih nanti betul -betul yang sesuai harapan masyarakat dan sesuai harapan kita semua agar bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten
Kulonprogo ini,” tutur Fajar Gegana, Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, saat penerjunan Satgas OTT Money Politic di Gedung DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Kamis, (21/11/2024).
Fajar menjelaskan sedikitnya 500 personel gabungan dari unsur relawan, struktural, satgas, BMI dikerahkan untuk melakukan pemantauan, pengamatan, pengawasan potensi money politik di setiap titik-titik rawan terjadinya money politic.
“Sekitar 500 personel melibatkan relawan, struktural, satgas, BMI kita sebar di seluruh titik-titik di Kulon Progo baik itu padukuhan, kalurahan dan titik-titik rawan, untuk melihat apakah disitu ada kecurangan yang mengakibatkan pilkada tidak fair, mengantisipasi agar tidak terjadi money politik. Harapan kami semua, pilkada berjalan baik, lancar, sangat fair masyarakat memilih sesuai hati nurani masing-masing,” tandasnya.
Penerjunan Satgas OTT money politik PDI Perjuangan Kulon Progo ini juga dilatarbelakangi informasi dari masyarakat terkait adanya iming-iming untuk datang ke TPS mencoblos paslon tertentu.
“Ya informasi di masyarakat ini sangat luar biasa sekali. Banyak yang menjanjikan sesuatu hal. Walaupun kita belum tahu apakah itu hanya janji, daya tarik atau memang bisa direalisasikan. Ada yang menjanjikan masyarakat untuk datang ke TPS dengan memberikan iming-iming. Kami berharap ini tidak terjadi. Dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang betul-betul diharapkan dan memang berkualitas,” imbuh Fajar yang juga Anggota Komisi D DPRD DIY ini.
Dijelaskan Fajar, timnya belum menemukan langsung kasus politik uang ini. Namun ada indikasi yang kemudian diantisipasi dengan menerjunkan satgas ott agar money politik bisa dihindarkan.
“Kami belum menemukan, baru ada indikasi. Ada laporan bagaimana nanti terjadinya transaksi itu kita juga akan memantau. Karena adanya informasi seperti itu lah kami membentuk tim untuk megantisipasi agar hal itu tidak sampai terjadi,” urai Fajar.
Jika kemudian di lapangan benar-benar ditemukan politik uang, pihaknya akan melaporkan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
“Kami kan tidak bisa memberikan sanksi ya. Jadi kami akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait Bawaslu dalam hal ini. Jadi, ketika nanti ada potensi temuan di masyarakat, kita akan segera melaporkan ke pihak terkait, pihak berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” tuturnya lagi.
Disisi lain, Fajar juga mengajak masyarakat untuk memilih secara bijak, tidak terpengaruh iming-iming pihak tertentu. Masyarakat sebaiknya memilih dengan mempertimbangkan rekam jejak dan visi misi yang diusung.
“Psikologi pemilih hari ini memang cenderung pemilih transaksional ya ingin memilih yang take n give , mendapatkan apa kalau memilih. Ini yang menjadikan Pilkada tidak obyektif. Jadi visi misi tidak dinilai karena yang dinilai transaksinya. Maka dari itu kami ingin mengantisipasi hal ini, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya, memilih betul-betul sesuai kriteria, kapasitas SDM pasangan, figurnya dan visi misinya. Karena pilihan ini untuk kebaikan kita semua, untuk Kulon Progo yang lebih makmur lagi,” katanya.
Fajar menekankan menjadi Bupati – Wakil Bupati adalah pengabdian, jika diawali dengan cara yang tidak baik, seperti money politik, dikhawatirkan saat bekerja justru orientasinya sudah berbeda buka lagi mengabdi melayani rakyat dan kinerja pun tidak berjalan baik.
“Pengalaman kami PDI Perjuangan 20 tahun memimpin Kulon Progo, Bupati Wakil Bupati itu bukan dapat uang yang banyak, tetapi pengabdian. Tentu tidak perlu pasangan calon memberikan apa-apa, kalau modalnya sudah terlalu banyak justru dikhawatirkan sehingga orientasi sudah berbeda, dan kinerjanya malah tidak berjalan baik,” ungkap Fajar, yang juga mantan Wakil Bupati Kulon Progo ini. (Wur/Danr)
