Isu pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD terus menuai perhatian publik. Wacana tersebut mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang merupakan produk pilkada langsung.
Pandangan tersebut disampaikan Hasto Wardoyo saat berdiskusi dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Hasto, yang telah tiga kali mengikuti pilkada langsung, menilai ada banyak nilai penting yang akan hilang jika pilkada kembali dipilih melalui DPRD.
Menurutnya, pilkada langsung menjadi ruang bagi kandidat untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Proses kampanye yang dijalani dengan bertemu langsung warga, berdialog, serta memahami persoalan di lapangan menjadi fondasi utama dalam meraih kepercayaan rakyat tanpa mengandalkan politik uang.
“Terima kasih, Alhamdulillah, saya dengan dukungan PDI Perjuangan mampu meraih kepercayaan pemilih Yogyakarta dan menang pilkada karena ada emotional bounding kuat bersama rakyat Yogyakarta di pilkada tahun lalu,” kata sosok yang akrab disapa Dokter Hasto, Kamis (8/1/2026).
Hasto menegaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menjamin proses yang lebih demokratis. Ia justru menilai potensi politik transaksional tetap terbuka jika pilkada tidak melibatkan rakyat secara langsung.
“Saatnya jaga pilihan natural masyarakat, caranya dengan tidak melakukan money politics. Meski ketika saya hadir, sudah ada calon lain, komitmen saya tidak money politics. Saat tidak pakai politik uang, ternyata rakyat masih punya hati, itu kesimpulan yang kita dapat, bukan dari omon-omon tapi praktik saat melakukan kampanye ini bagus jadi catatan kita,” kata Hasto Wardoyo.
Ia menjelaskan, pengalaman turun langsung ke masyarakat membantunya merumuskan program kerja yang sesuai kebutuhan warga, seperti kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan, yang lahir dari dialog intens dan kunjungan ke rumah-rumah warga.
Hasto Wardoyo yakini hasilnya dipastikan berbeda kala proses politik pemilihan kepala daerah diwakilkan ke legislatif.
Kalau nanti ada kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, ada potensi money politics.
Secara singkat, Hasto Wardoyo sepakat berdemokrasi untuk jalan melahirkan pemimpin tanpa kekerasan.
“Marilah hadirkan kepemimpinan yang soft dengan hati nurani dan emotional bounding yang bagus akan jadi baik. Pilkada langsung membuat kandidat bisa bertemu, berdialog sekaligus belanja masalah, merekam aspirasi masyarakat,” kata Hasto Wardoyo.
Sementara itu, Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta merefleksikan pentingnya pengalaman panjang demokrasi di DIY. Ia menilai partisipasi rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin merupakan praktik demokrasi yang telah teruji dan memberi manfaat nyata.
“Sejarah pilkada, PDI Perjuangan ada pengalaman dengan berbagai model. Di dalam proses pilkada Yogyakarta, sejak mengantarkan paslon pendaftaran ke KPU, sampai tanggal coblosan, kita berterima kasih atas kepercayaan rakyat yang memilih secara langsung. Ada gotong royong, konsolidasi door to door, kader bergerak dari rumah ke rumah, anggota fraksi bertemu warganya, partisipasi besar. Kalau rakyatnya bisa memilih kenapa harus wakilnya?” kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.(prg,wur)








