Berusia 270 Tahun, DIY Masih Dihadapkan Persoalan Kemiskinan & Kesejahteraan Rakyat

Yogyakarta, suarapasar.com : Memasuki usia ke- 270 tahun, DIY masih dihadapkan pada banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan terutama terkait upaya menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi mengatakan hingga saat ini, masih banyak pekerjaan terkait dengan kesejahteraan masyarakat DIY yang belum selesai.

“Hari Jadi ini ditetapkan melalui Perda nomor 2 tahun 2024, disepakati bahwa dasar kelahiran Yogyakarta diputuskan berdasarkan perjanjian Giyanti. Jadi, daerah yang kita tinggali ini sudah berusia 270 tahun. Meski sudah tua, namun di wilayah sini masih banyak permasalahan terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang belum selesai,” kata Nuryadi usai rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Gubernur DIY dalam rangka Hari Jadi Ke-270 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedung DPRD DIY, Kamis (13/3/2025).

Meski sudah ada dana keistimewaan yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahunnya, berbagai persoalan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY belum juga tuntas.

“Kita sudah berjuang bagaimana menjadi istimewa. Konsekuensi logis dari pemerintah pusat menambah dana keistimewaan. Itu pun juga belum dapat menuntaskan apa yang terjadi disini,” imbuhnya.

DPRD DIY sebagai wakil rakyat pun berupaya untuk melayani masyarakat lebih baik lagi agar tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercapai.

“Kami sebagai warga wakil rakyat pasti berkeinginan kita bagaimana kedepannya kita sebagai pelayan masyarakat sebagai wakil ini untuk membawa DIY semakin menuju kesejahteraannya,” lanjutnya.

Nuryadi menambahkan di tengah efisiensi anggaran, salah satu upaya yang dilakukan DPRD DIY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yakni dengan merefokusing anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dialihkan ke kegiatan yang sifatnya bertemu dan berdampak langsung dengan masyarakat.

“Ada penurunan anggaran tetapi kita mencoba untuk mengefisiensi yang reguler reguler itu. Efisiensi ini salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kunjungan keluar negeri di awal 6 bulan ini kita hilangkan, lalu kita alihkan untuk kegiatan yang langsung berjumpa dengan masyarakat DIY. Karena dengan itu kita bisa mendengar, bisa melihat kondisi riil disini. Saat ini kita belum perlu ke luar negeri, yang lebih penting turun ke bawah bertemu langsung masyarakat. Dan kalau memungkinkan yang 6 bulan ke depannya juga nanti kita gitukan,” terang Nuryadi.

Wakil Ketua II DPRD DIY, Imam Taufik berharap di usia yang ke 270 ini, pengelolaan pemerintahan DIY semakin baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun semakin bagus.

“Harapan besar Pemda DIY pemerintahan dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga kapasitas melayani masyarakat juga semakin bagus,” kata Imam Taufik.

Tema Hari Jadi ke-270 DIY, Tumata Tuwuh Ngrembaka diharapkan tidak hanya sekedar kata-kata namun bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan yakni tuntasnya persoalan kemiskinan dan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi PR besar DIY.

“Tuwuh Ngrembaka harapannya dari sisi ekonomi kesejahteraan masyarakat semakin kesini semakin bagus. Dan tantangan tidak kecil , DIY dinyatakan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Ini tantangan besar. Semoga tuwuh ngrembaka dirasakan oleh masyarakat di bawah. Mereka dapat tumbuh secara baik dari sisi kesejahteraan mereka. Peringatan ini menjadi momentum refleksi kita semua, ke depan pemerintahan lebih baik, masyarakat kesejahteraan meningkat. Ini PR yang tidak mudah,” urai Imam.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan momentum peringatan Hari Jadi DIY ini menjadi panggilan batin merawat dan mengembangkan Yogyakarta dalam harmoni antara tradisi, demokrasi, dan inovasi agar keistimewaan DIY senantiasa relevan menghadapi tantangan zaman.

Menurut Sultan, ajakan untuk ‘mangayubagya’, bukan hanya euforia selebrasi, tetapi berpartisipasi aktif membangun tata pemerintahan yang semakin baik dan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, selaras dengan prinsip tata kelola demokratis, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya tentang sejarahnya, tetapi bagaimana memastikan setiap warga DIY mendapatkan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat,” pungkas Sultan. (wds/drw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *