Gunungkidul Gelar Program Padat Karya untuk Tekan Inflasi dan Buka Lapangan Kerja

Gunungkidul, suarapasar.com – Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul melaksanakan sosialisasi program Padat Karya di Balai Padukuhan Semampir, Kalurahan Semugi, Kapanewon Rongkop, Kamis (4/12/2025). Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian inflasi daerah. Kepala Dinas Supartono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran, setengah pengangguran, dan warga miskin.

“Bahwa semangat dari kegiatan padat karya adalah melibatkan masyarakat sepenuhnya, di mana kegiatan ini dari masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat dan manfaatkan kegiatan untuk masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Anggaran program berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp450 juta dan dibagi dalam delapan lokasi dengan alokasi kurang lebih Rp52 juta per lokasi.

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan berupa cor beton selebar 3 meter dan tebal 10 cm dengan durasi kerja 12 hari. Total tenaga kerja yang terlibat berjumlah 184 orang, masing-masing lokasi melibatkan 23 orang. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau langsung lokasi calon padat karya di Kelurahan Songbanyu dan Semugih, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya harus on time, on procedure, dan on performance. Program ini juga dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat dengan memberikan honor bagi warga yang tidak bekerja atau telah selesai menggarap ladang.

“Tenaga kerja ini nanti ada honornya, maka bagi warga masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur dan sudah selesai untuk bekerja di sawah ladangnya untuk bisa mendapatkan hasil dengan membangun jalan sendiri, dinikmati sendiri dan ada honornya untuk penguatan ekonomi bagi para tenaga kerjanya sehingga bisa menjaga inflasi,” jelas Bupati.

Bupati menekankan pentingnya keselamatan kerja, termasuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh calon pekerja. “Jangan sampai nanti di dalam waktu 12 hari kerja ada hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat tidak tercover dan terjamin keselamatan kerjanya,” tegasnya. Program padat karya ini diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi melalui peningkatan daya beli serta penguatan ekonomi keluarga pekerja.(prg;,wur)