Sleman (15/04/2026), suarapasar.com – Simposium Nasional Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN) Tahun 2026 resmi dibuka Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, di Sleman. Forum ini menyoroti pentingnya peran intelektual muda dalam menjawab tantangan kedaulatan bangsa di era modern.
Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Paduka mengungkapkan, di masa lampau, para pendahulu menegakkan kedaulatan dengan tetesan darah di jalanan Yogyakarta. Namun, hari ini, medan tempur itu telah bergeser ke ruang-ruang digital, ke laboratorium penelitian, dan ke dalam narasi-narasi di media sosial.
“Di sinilah letak urgensi peran intelektualitas. Tentunya, pemecahan masalah kedaulatan membutuhkan ‘Intelektualitas yang Berakar’. Artinya, pikiran boleh melanglang buana ke cakrawala global, namun hati dan langkah, tetap berpijak pada nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa,” tutur Sri Paduka di Ballroom The Rich Jogja Hotel, Sleman.
Sri Paduka juga menegaskan bahwa peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tidak sekadar mengenang sejarah, melainkan menjadi pengingat bahwa kedaulatan harus terus diperjuangkan secara kolektif di setiap zaman.
“Semoga forum ini melahirkan pemikiran-pemikiran jernih, yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat: berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” pungkas Sri Paduka.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi menuturkan, Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan ini cukup meyakinkan dunia untuk mendukung perjuangan Indonesia melepaskan diri dari penjajah.
“Pada tahun 2022, melalui perjuangan yang cukup lama, peristiwa ini ditetapkan sebagai hari besar nasional, yaitu Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Atas dasar hal tersebut, Pemda DIY mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi aktif memperingati hari besar tersebut melalui sebuah simposium yang berjudul ‘Intelektual Muda dan Pemecahan Masalah Kedaulatan’,” kata Dian.
Simposium ini diikuti mahasiswa dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah, dengan fokus pembahasan pada aspek sosial-budaya, ekonomi, serta politik dan hukum. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan ilmiah yang relevan dengan tantangan kedaulatan di masa kini.
“Dari banyaknya pendaftar yang masuk, kami mengkurasi dan mengambil sebanyak 31 orang mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di DIY untuk mempresentasikan karya mereka dalam simposium ini. Secara substansi, jumlah tersebut meliputi bidang sosial-budaya, ekonomi, dan politik-hukum,” jelas Dian.
Simposium ini digelar secara luring dan daring, sehingga dapat diakses lebih luas oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran sejarah dan kedaulatan bangsa di era modern.(prg,wur)
