Sri Sultan Tekankan Etika dan Integritas Pers Hadapi Era Pasca-Kebenaran

Yogyakarta (22/01/2026), suarapasar.com — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya etika dan integritas sebagai landasan utama insan pers dalam menghadapi era pasca-kebenaran. Di tengah derasnya arus informasi, pers dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga mutu demokrasi sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.

Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam acara Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY Masa Bakti 2025–2030 yang berlangsung pada Kamis (22/01) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sri Sultan menekankan bahwa kemerdekaan pers tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap keselamatan publik. Kebebasan menyampaikan informasi, menurutnya, harus selalu disertai kesadaran terhadap dampak sosial dari setiap pemberitaan. Tanpa pijakan etika yang kuat, kecepatan informasi justru berpotensi mengaburkan kebenaran.

“Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan integritas dan kebijaksanaan, serta kesadaran penuh atas dampak sosial informasi di ruang publik,” ujar Sri Sultan.

Selain itu, Sri Sultan menyoroti kecenderungan praktik jurnalistik yang semakin didorong oleh kecepatan dan viralitas. Kondisi tersebut kerap menggeser prinsip kehati-hatian dan verifikasi, sehingga membuka ruang bagi opini dan algoritma untuk mengalahkan fakta.

Dalam konteks itu, Sri Sultan menekankan relevansi nilai-nilai kearifan lokal sebagai penuntun etika pers. Ia mengutip falsafah Jawa Undhaking Pawarta Sudaning Kiriman, yang menegaskan bahwa mutu sebuah kabar ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, serta kebersihan niat dalam menyampaikannya.

“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar ‘headline’. Inilah era, dimana arus informasi kerap bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Jangan sampai opini mengalahkan fakta dan algoritma lebih berpengaruh daripada nurani,” papar Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Hubungan tersebut perlu dibangun dalam jarak yang sehat, namun tetap saling menguatkan demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa tantangan dunia pers saat ini menuntut wartawan untuk tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Menurutnya, menjaga marwah profesi menjadi tanggung jawab utama organisasi pers di tengah tuntutan kecepatan dan dinamika industri media.

“Tugas utama dari PWI ini adalah menjaga marwah profesi wartawan. Marwah profesi wartawan saat ini sedang mengalami tantangan yang sangat berat,” kata Akhmad Munir.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut mengharuskan wartawan tetap konsisten menjunjung integritas dan kode etik, meski berada dalam tekanan kecepatan dan situasi bisnis media yang tidak mudah. “Kita harus terus teguh dan kokoh untuk menjalankan kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PWI juga menganugerahkan keanggotaan kehormatan kepada Sri Sultan. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers serta kontribusi nyata bagi PWI dan masyarakat.

Untuk masa bakti 2025–2030, pengurus inti PWI DIY yang dilantik meliputi Hudono (Koran Merapi) sebagai Ketua dan Primaswolo Sudjono (Kedaulatan Rakyat) sebagai Sekretaris. Wakil Sekretaris dijabat Hari Susmayanti (Tribun Jogja), Bendahara oleh Swasto Dayanto (Koran Merapi), serta Wakil Bendahara oleh Sigit Purwita (beritajogja.com).

(prg,wur)