Kulon Progo, suarapasar.com — Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menyatakan dukungan terhadap peningkatan akses jalan Plono–Nglinggo guna memperkuat pengembangan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Ruang Rapat Menoreh, Senin (26/1/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Triyono, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa proyek akses Plono–Nglinggo masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penyelesaian sertifikasi lahan. Dari total 69 sertifikat, sebanyak 40 telah terbit, 25 masih dalam proses, dan empat pemilik lahan belum bersedia mengganti sertifikat.
“Saat ini masih ada empat pemilik lahan yang belum bersedia mengganti sertifikatnya. Kami berharap ke depan ada solusi dari BPN agar proses ini bisa segera diselesaikan,” ujar Triyono.
Ia menambahkan, dari target pembangunan sepanjang 3,4 kilometer, baru satu kilometer yang terealisasi. Pemkab Kulon Progo telah mengajukan proposal lanjutan untuk pembangunan sisa 2,4 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp58 miliar.
“Pelaksanaannya cukup rumit karena harus memotong tebing-tebing curam. Namun kami berharap proyek ini dapat terus berlanjut sehingga akses YIA–Borobudur bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPOB, Agustin Peranginangin, S.T., menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan menyegarkan kembali komitmen bersama dalam pengembangan kawasan utara Kulon Progo yang terintegrasi dengan Zona Otorita Borobudur.
“Kami hadir untuk mengingatkan kembali bahwa terdapat program pengembangan wilayah utara Kulon Progo yang terhubung langsung dengan Zona Otorita Borobudur, termasuk wilayah Purworejo,” kata Agustin.
Ia menekankan bahwa peningkatan aksesibilitas, khususnya jalur dari Pasar Plono menuju Nglinggo hingga kawasan Otorita Borobudur, menjadi fokus penting dalam pengembangan tersebut.
“Akses Plono–Nglinggo ini sangat strategis. Kami berharap Pemkab Kulon Progo terus mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan program ini karena dampaknya besar terhadap konektivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Agustin juga menyebut pengembangan akses ini sejalan dengan target pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan ketahanan pangan, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah pertanian produktif.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan Pemkab Kulon Progo, termasuk hibah tanah untuk pembangunan jembatan demi kelancaran proyek.
“Awalnya akses direncanakan sepanjang enam kilometer, kemudian disesuaikan menjadi 3,4 kilometer. Saat ini satu kilometer sudah terbangun secara fisik. Kami mengapresiasi hibah tanah dari Pemkab Kulon Progo,” ungkapnya.
Triyono optimistis kehadiran BPOB akan membawa dampak positif bagi pengembangan desa wisata di wilayah utara Kulon Progo, seperti Hargomulyo, Hargotirto, dan kawasan Desa Wisata Tinalah.
“Dengan akses ini, desa-desa wisata di utara Kulon Progo dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain akses jalan, Pemkab Kulon Progo juga menyoroti hasil kajian terkait berkurangnya debit air sungai di kawasan tersebut. Pemerintah daerah membuka peluang kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan sumber air permukaan.
“Kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan BBWS Serayu Opak agar kawasan perbukitan dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air bagi kebutuhan BOB dan masyarakat sekitar,” pungkas Triyono.(prg,wur)
