Dana Stunting Naik Jadi Rp120 Juta per Kelurahan, Eko Suwanto Dorong Penguatan Kelembagaan di Kota Jogja

Anggota DPRD DIY Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan bahwa alokasi BKK Dana Keistimewaan untuk program penanganan stunting di Kota Yogyakarta pada tahun 2026 mengalami peningkatan. Anggaran yang sebelumnya sebesar Rp100 juta per kelurahan pada 2025, naik menjadi Rp120 juta untuk setiap kelurahan pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Eko Suwanto yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam Forum Group Discussion (FGD) Strategi Atasi Stunting, Kamis, 15 Januari 2026.

“PDI Perjuangan berkomitmen penuh untuk mendorong kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat. Termasuk penurunan angka stunting. Selamat, ini semua berkat kerja keras ibu dan bapak semuanya ‘ kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.

Untuk mendukung keberlanjutan program di tingkat kelurahan, Eko menjelaskan bahwa telah tersedia payung hukum berupa Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan, serta Perdais Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat peran kelurahan dalam pengelolaan program pro rakyat.

“Penguatan Kelembagaan di tingkat Kelurahan ini mutlak wajib dilakukan, salah satunya dengan mendorong segera dilakukan perubahan Perda Perangkat Daerah di Kota Yogya.

Ke depan, perlu segera dibentuk Kelurahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah, tujuannya agar APBD DIY khususnya Dana Keistimewaan dapat dialokasikan secara maksimal di tingkat Kelurahan melalui BKK Kota Yogyakarta.

Selama ini Lurah dan jajaran sebagai unsur staf Kemantren (Kecamatan) memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola anggaran di Kelurahan”, ujar Alumni MEP UGM ini.

Sementara itu, Paniradya Keistimewaan DIY, Kurniawan, mengapresiasi kinerja lurah dan perangkat kelurahan di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan serta pelaporan program penanganan stunting tahun 2025 yang didukung anggaran Rp100 juta per kelurahan.

“Terima kasih atas dedikasi dan disiplin jalankan program pemberdayaan masyarakat. Hasilnya angka stunting turun di Kota Yogyakarta. Selamat atas kerja keras bapak ibu Lurah juga tim pendamping sehingga prevalensi stunting menurun signifikan,” kata Kurniawan, Paniradya Keistimewaan DIY.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti. Ia menyebut keberhasilan penurunan stunting tidak lepas dari peran aktif tim pendamping keluarga dan lurah di masing-masing kemantren.

“Kita rutin dampingi dan lakukan intervensi kasus stunting dan ibu hamil yang alami anemia. Alhamdulillah angka stunting di Yogyakarta turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen. Ini hasil kerja kita semua,” kata Aan Iswanti.(prg,wur)