Danais Berkurang, Pengadaan Becak Alternatif Tertunda, Volume Padat Karya Istimewa Pun Berkurang

Yogyakarta, suarapasar.com : Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah berdampak signifikan pada pembangunan di daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Paniradya Pati DIY Aris Eko Nugroho dalam paparannya pada forum diskusi wartawan Unit DPRD DIY mengungkapkan bahwa pemotongan dana keistimewaan DIY dari pemerintah pusat cukup besar. Dijelaskan Aris, pada tahun 2024 DIY menerima Danais sebesar Rp1,42 Triliun dan terjadi pengurangan Rp220 miliar, sedangkan pemotongan anggaran Danais pada tahun ini sekitar Rp200 miliar sehingga saat ini Rp1 triliun. Angka dana keistimewaan sebesar 1 Trilliun ini setara pada danais yang diterima DIY di tahun 2018 lalu.

Penurunan alokasi danais dari pemerintah pusat yang cukup besar, berdampak pada berbagai program yang direncanakan. Urusan kelembagaan ada pengurangan sebesar Rp6,9 miliar dari angka yang semula Rp95,7 miliar berkurang menjadi 88,7 miliar, urusan kebudayaan pengurangan yang terbesar Rp135,5 miliar dari angka Rp760,3 miliar menjadi Rp624,7 miliar, urusan tata ruang ada pengurangan Rp50,6 miliar dari awal Rp285 miliar menjadi Rp234,4 miliar, dan urusan pertanahan mengalami pengurangan Rp6,7 miliar dari awal Rp58,8 miliar menjadi Rp52 miliar.

“Karena penurunan ini tentu kinerja kami akan menjadi tidak bisa optimal,” tandas Aris pada forum diskusi wartawan Unit DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Selasa (22/7/2025).

Sedangkan jika dilihat dari aktivitas, sejumlah program prioritas tertunda pelaksanaannya. Mulai dari tindak lanjut pengelolaan sampah di Banyuroto untuk membantu penyelesaian masalah sampah di Kota Yogyakarta yang sedianya dialokasikan sebesar Rp18 miliar belum bisa dilaksanakan.

“Untuk penanganan sampah fi TPA Banyuroto Kulon Progo dialokasikan 18 miliar terpaksa menjadi bagian yang kemudian tidak jadi kami laksanakan,” ungkapnya.

Pengurangan dana keistimewaan juga berdampak pada penundaan pengadaan becak tenaga alternatif yang pada awal disiapkan untuk 50 becak. Perjalanan dinas semua ditiadakan sebesar Rp21 miliar. FGD, rapat kerja, hingga Workshop, juga dikurangi Rp6,7 miliar.

Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan juga mengalami pengurangan Rp22,3 miliar. Penundaan atau pengurangan volume kegiatan tentu tetap berdampak pada manfaat yang diterima masyarakat.

“Beberapa aktivitas yang kemudian terpaksa dikurangi seperti Padat Karya Jogja Istimewa yang biasanya Rp175 juta dikurangi menjadi Rp120 juta, kemudian untuk Landmark pendukung bandara YIA untuk mendukung lama tinggal di Kabupaten Kulon Progo dengan rencana Penataan Alun-Alun Wates ditunda, Pengadaan Tanah geoheritage mangaan Kliripan belum bisa kami laksanakan, Gua Kiskendo diefisiensikan Rp18,2 miliar.

“Tentu kita akan mengerjakan di tahun-tahun berikutnya dengan catatan ada anggaran dari pemerintah pusat. Karena dana keistimewaan keistimewaan agak berbeda, jadi dana keistimewaan itu bukan sumber yang dapat kita perkirakan setiap tahun, tetapi dana itu merupakan dana pemberian, dari pemerintah pusat, dari hasil usulan pemerintah DIY dan di situ akan dibahas. Dengan pembahasan itu kemudian muncul angka plafon dan angka plafon ini yang kemudian kita belanjakan,” ujar Aris.

Aris berharap Dana Keistimewaan dapat dikucurkan kembali seperti semula sehingga aktivitas-aktivitas pendukung Keistimewaan DIY dapat se berjalan normal.

“Harapan kita tentu dana keistimewaan ini bisa kita dapatkan lagi, karena kalau 1 T itu sama dengan 2018 lalu. Harapan kita bisa maksimal lah dana keistimewaan ini. Kami tentu memohon dukungan DPRD melalui langkah-langkah politisnya agar pemerintah pusat kembali memberikan dana keistimewaan untuk DIY ini dalam besaran yang terus bertambah. Karena serapan kita selama ini juga selalu maksimal,” pungkas Aris.

DPRD DIY pun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY lebih kreatif dalam menghadirkan inovasi-inovasi agar rencana-rencana strategis di DIY tetap dapat berjalan, terutama program prioritas pengentasan kemiskinan.

Sekretaris Komisi A DPRD DIY Syarif Guska Laksana mengatakan, di tengah kebijakan pemangkasan anggaran, sudah seharusnya DIY memiliki strategi-strategi khusus agar rencana-rencana strategis yang di daerah ini tidak terganggu.

“Berbagai langkah bisa dioptimalkan, seperti menggandeng pihak swasta melalui program CSRnya untuk upaya pengentasan kemiskinan, pengembangan sektor infrastruktur, dan pengembangan nilai-nilai budaya yang menjadi salah satu potensi utama DIY di sektor pariwisata. Intinya, kita dari DPRD mendorong agar Pemda bisa kreatif di masa sekarang sehingga tidak mengganggu rencana-rencana strategis di APBD tahun 2026,” tegas Guska dalam forum diskusi wartawan Unit DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Selasa (22/7/2025). (wds/drw)