Jelang Ramadan, Komisi B DPRD DIY Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Sembako

Yogyakarta, suarapasar.com : Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Andriana Wulandari, S.E., M.I.P., menaruh perhatian serius terhadap tren kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang mulai terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, apabila tidak segera diantisipasi secara cepat dan terkoordinasi.

Andriana menyebut saat ini, beberapa komoditas strategis tercatat mengalami kenaikan harga, di antaranya telur mencapai Rp30 ribu per kilogram, cabai rawit menembus Rp90 ribu per kilogram, ayam berada di kisaran Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram, serta sayuran hijau yang naik rata-rata Rp500.

“Kenaikan ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan harga baik di pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan,” katanya di DPRD DIY Rabu (11/2/2026).

Andriana Wulandari menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera mengambil langkah konkret, antara lain Penguatan operasi pasar dan stabilisasi harga bahan pokok, Pengawasan ketat rantai distribusi untuk mencegah penimbunan dan spekulasi, Koordinasi lintas OPD dan Bulog agar pasokan tetap terjaga selama Ramadan.

“Momentum Ramadhan seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Negara harus hadir memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau,” tegasnya.

Selain itu, transparansi informasi harga dan stok pangan kepada publik perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu gejolak harga di pasar.

Komisi B DPRD DIY akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok, serta siap memberikan dukungan anggaran maupun regulasi yang diperlukan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi kepentingan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.(prg,wur)