Modernisasi EWS dan Penguatan 3.500 Relawan Jadi Fokus Kunjungan Komisi A DPRD DIY ke BPBD Sleman

Sleman, suarapasar.com – Penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) serta dukungan terhadap ribuan relawan menjadi perhatian utama dalam kunjungan Komisi A DPRD DIY ke BPBD Kabupaten Sleman, Kamis (12/2/2026). Di tengah meningkatnya ancaman hidrometeorologi dan aktivitas Gunung Merapi yang masih berstatus Level III, Sleman sebagai wilayah dengan tingkat risiko kebencanaan tertinggi di DIY dinilai memerlukan kesiapsiagaan berbasis teknologi dan SDM yang lebih terintegrasi guna menekan potensi korban jiwa.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Raden Haris Martapa, S.E., M.T., menjelaskan bahwa status tanggap darurat hidrometeorologi diperpanjang hingga 31 Mei mendatang berdasarkan rilis BMKG DIY. Sementara itu, status darurat erupsi Merapi juga terus diperbarui setiap tiga bulan, dengan pembatasan aktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak.

“Jadi hari ini kami menerima kunjungan Komisi A DPRD DIY dan sangat-sangat produktif kami berdiskusi panjang. Harapan kami ke depan kegiatan kami yang ada di BPBD Kabupaten Sleman ini dapat lebih produktif juga, karena kami menyampaikan tadi ada beberapa hal yang memang krusial dan perlu mohon bantuan. Peralatan EWS yang ada di Merapi dan lereng timur Prambanan perlu diperkuat, kemudian kami dibantu oleh kurang lebih 3.500 relawan yang juga perlu distandarisasi peralatannya maupun kemampuan SDM-nya. Harapan kami, mudah-mudahan dalam kebencanaan ini kita menuju zero korban,” ujar Haris seperti dikutip dari laman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak awal tahun, BPBD Sleman mencatat lebih dari 800 kejadian bencana, meliputi ratusan pohon tumbang, rumah rusak, hingga kerusakan talut, drainase, dan infrastruktur lain dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Ancaman dari Merapi pun masih signifikan, termasuk potensi material vulkanik jutaan ton di puncak yang dapat terdorong hujan deras dan memicu lahar di sejumlah alur sungai.

Dari sisi teknologi, lebih dari 30 titik EWS telah terpasang untuk memantau gempa, tanah longsor, dan aktivitas Merapi. Namun, sebagian perangkat masih terbatas pada sirine tanpa dukungan voice system, CCTV terintegrasi, maupun deteksi suhu termal yang lebih mutakhir, sehingga membutuhkan pembaruan bertahap.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A., menegaskan pentingnya modernisasi EWS agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas risiko kebencanaan.

“Di Sleman sendiri lebih dari 30 EWS sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ada yang berkaitan dengan gempa, tanah longsor, dan Merapi. Ini memang perlu update agar sesuai dengan tuntutan teknologi, terutama yang bisa dilengkapi kemampuan suara, deteksi suhu termal, dan multifungsi untuk memberikan informasi tambahan. Tantangannya memang pada anggaran, tetapi secara bertahap ini akan menjadi prioritas karena kelengkapan EWS sesuatu yang tidak bisa dihindari,” tegas Hifni.

Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola relawan yang jumlahnya mencapai ribuan orang agar tidak terjadi tumpang tindih penganggaran serta memiliki kejelasan jaminan keselamatan dan kesehatan.

“Relawan ini terdiri dari berbagai unsur, sehingga yang paling inti adalah tidak terjadi dobel penganggaran. Pendataan berbasis NIK terus dirapikan, termasuk pembaruan SK dan legal standing agar tidak ada persoalan hukum terkait jaminan keselamatan maupun kesehatan relawan. Karena bencana itu sifatnya darurat, penggunaan teknologi yang lebih update bahkan berbasis AI ke depan bisa membuat sistem lebih terintegrasi dan kewaspadaan lebih tinggi,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Dr. Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom., M.M., turut menekankan pentingnya integrasi lintas lembaga agar EWS tidak berjalan secara terpisah, baik secara spasial maupun kelembagaan.

“Kita berharap perlengkapan yang dimiliki BPBD Sleman maupun provinsi harus diperbanyak dan teknologinya dikembangkan. Yang paling penting adalah integrasi. EWS yang sudah terpasang harus terintegrasi dengan perangkat lain dan bisa menginformasikan kepada pihak-pihak berkepentingan, termasuk masyarakat yang bisa mengakses. Jadi tidak hanya data milik Pemda Sleman, tapi terhubung dengan berbagai lembaga lain sehingga satu informasi bisa segera diolah dan disebarkan untuk aksi yang terukur dan tepat,” ujar Stevanus.

Selain penguatan teknologi, perhatian terhadap relawan sebagai garda terdepan penanganan bencana juga menjadi agenda penting. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Uun Mardiyanto, S.IP., M.Ec.Dev., menyebutkan bahwa dari sekitar 3.500 relawan, baru 2.481 yang datanya dapat dirilis dan kini tengah diproses administrasinya untuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Keterbatasan peralatan seperti senter, tali pengaman, dan perlengkapan pendukung lainnya bagi 73 komunitas relawan masih menjadi tantangan. Karena itu, standarisasi peralatan dan penguatan sistem perlindungan dinilai penting agar relawan dapat bekerja secara aman dan profesional.

Dengan dukungan anggaran, pembaruan EWS berbasis voice system dan CCTV terintegrasi, serta penguatan perlindungan relawan, sinergi BPBD dan DPRD DIY diharapkan mampu memperkuat mitigasi bencana secara menyeluruh. Integrasi kelembagaan, modernisasi teknologi, dan perlindungan relawan menjadi fondasi utama menuju sistem penanggulangan bencana yang responsif dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.(prg,wur)