DPRD DIY : Jangan Sampai Anak Tak Dapat Sekolah Karena Terganjal Sistem

Yogyakarta, suarapasar.com : Komisi D DPRD DIY, mengingatkan perlunya evaluasi sistem pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro mengaku menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses sistem SPMB yang dilaksanakan secara online.

SPMB berbasis digital harus ada sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat sehingga ketika SPMB dimulai masyarakat benar-benar sudah paham cara dan alur yang harus dilakukan.

“Untuk SPMB yang banyak masyarakat mengeluh kesulitan. Ya, kita memang harus mengevaluasi sistem. Jadi sistem yang harus berbasis digital harus ada sosialisasi berikut ada edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengakses. Artinya ketika digital itu akan menjadi sebuah alur yang menurut masyarakat itu bisa independen maka masyarakat juga harus memahami digital,” kata RB Dwi Wahyu di Sabtu (21/6/2025).

“Nah, bagaimana masyarakat yang belum paham tentang digital maka pemerintah disdikpora harus memberikan edukasi kepada masyarakat, komite atau sebelum ada kelulusan ada sosialisasi kepada wali murid tentang alur sistem pendaftaran siswa,” imbuhnya.

RB Dwi Wahyu menekankan pentingnya evaluasi sistem SPMB untuk memastikan terpenuhinya hak anak mendapatkan sekolah. Jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan sekolah karena ketidakpahaman akan sistem alur SPMB.

“Maka sistem yang hari ini sudah terlaksana pasti ke depan juga harus kita evaluasi supaya masyarakat bisa mengakses. Jangan sampai anak itu tidak sekolah atau sekolah tidak sesuai dengan keinginannya hanya terganjal oleh sistem. Itu menjadi keprihatinan kita. Maka, setelah ini juga kami akan evaluasi dengan dikpora,” tandasnya.

Anggota Komisi D DPRD DIY dari Dapil Kulon Progo, Fajar Gegana menilai perlunya evaluasi zona SPMB karena masih adanya wilayah yang sulit terakomodir untuk masuk di sekolah negeri.

“Terkait SPMB, SMA, SMK ataupun yang di bawahnya SMP, SD itu mungkin ya perlu penyempurnaan ataupun evaluasi yang dari sisi zona karena masih ada zona-zona yang belum sesuai,” kata Fajar Sabtu (21/6/2025).

Fajar mencontohkan pada SPMB SMP, calon siswa dari wilayah Karangwuni akan sulit mendaoatkan sekolah negeri karena keterbatasan sekolah negeri di sekitarnya.

“Misal contoh seperti Karangwuni. Nah, Karangwuni itu warga mau mendaftarkan ke SMP itu juga susah karena SMP-nya mau ikut Sogan juga enggak masuk, Wates juga enggak masuk. Yang paling dekat itu SMP Pleret atau Panjatan 2. Nah, di dua SMP itu pun kuotanya kalau sudah habis, kalau sudah penuh juga enggak bisa masuk. Nah, ini salah satu contoh zona yang perlu dievaluasi,” katanya.

Fajar juga menyebut sistem jalur khusus Umbulharjo yang diterapkan pada SPMB di wilayah Kota Yogyakarta sebenarnya bisa diadopsi di Kulon Progo untuk memberi ruang bagi anak di wilayah seperti Karangwuni tersebut.

“Ini SMP memang kewenangan di Kabupaten ya, tapi kami sebagai wakil rakyat juga menerima keluhan warga. ya harus dicarikan solusi. Nah itu harus ada evaluasi, kalau di Kota Yogya itu, Umbulharjo wilayah luas SMP Negerinya cuma ada satu ya kemudian diberikan jalur khusus yang dibuka kuota dan waktu lebih awal. Terus juga dari beberapa jalur yang dibuka itu waktunya tidak bersamaan jadi calon siswa yang tidak lolos di jalur satu bisa coba jalur lain yang masih dibuka, sehingga ruang untuk anak mendapatkan sekolah negeri lebih terbuka. Nah ini bisa diadopsi di Kuon Progo,”  urai Fajar.

Fajar juga menyoroti jalur prestasi. Ia berharap jalur prestasi juga diberi ruang yang cukup dan penghitungan yang mengakomodir sejumlah prestasi yang telah diraih tidak hanya satu prestasi tertinggi saja.

“Jalur afirmasi yang dari sisi prestasi juga penting. Karena prestasi juga hitungannya harusnya lebih bisa dioptimalkan karena ya itu menjadi prioritas bagi siswa yang punya prestasi sebetulnya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Fajar mengingatkan perlunya pengaturan sistem pendaftaran secara online agar tidak sampai ada anak yang terlewat atau gagal mendapatkan sekolah yang diinginkan hanya karena terkendala sistem atau jaringan yang sering eror saat mengupload berkas.

“Masyarakat juga menginginkan bahwa tidak ada kendala ketika pendaftaran. Karena kan online ya, jangan sampai daftar belum selesai terus eror. Mungkin bisa pendaftaran online dulu atau apa dan nanti bisa disusul dengan syarat-syaratnya,” pungkasnya. (wds/drw)