Eko Suwanto Sampaikan Duka atas Wafatnya Lima Peserta Latsar Manajer KDMP, Minta Pelatihan Dievaluasi Menyeluruh

Yogyakarta, suarapasar.com – Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan duka cita atas wafatnya lima peserta Latihan Dasar (Latsar) Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia meminta penyelenggaraan pelatihan dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara-saudara kita yang mengikuti Latsar Manajer KDMP. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” kata Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Eko, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pelatihan. Karena itu, ia meminta pelaksanaan kegiatan dihentikan sementara hingga proses evaluasi selesai dilakukan.

“Kami minta kegiatan ini dihentikan dan dievaluasi. Keselamatan peserta harus menjadi unsur utama yang dipastikan, jangan sampai ada lagi korban meninggal,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme rekrutmen peserta, kurikulum, metode pelatihan, kompetensi instruktur, kesiapan sarana dan prasarana, hingga dukungan layanan kesehatan selama pelatihan berlangsung.

Eko juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti pelatihan, termasuk penelusuran riwayat penyakit, agar penyelenggara dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan peserta sejak awal.

“Ada peserta dengan catatan henti jantung. Ini harus didalami, apakah sebelum pelatihan dilakukan tes kesehatan, apakah selama pelatihan juga ada pemeriksaan kesehatan,” katanya.

Selain aspek kesehatan, ia menilai metode pelatihan juga perlu disesuaikan dengan tujuan pembentukan calon manajer koperasi. Menurutnya, materi pengembangan karakter dan kedisiplinan tetap penting, namun harus disampaikan dengan pendekatan yang sesuai.

“Jangan metode latihan sepak bola dipakai untuk panjat tebing. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Mungkin yang lebih dibutuhkan adalah pembentukan kedisiplinan, manajemen, mental model, kejujuran, dan integritas,” ujar Eko.

Lebih lanjut, Eko meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan untuk mengetahui fakta di balik peristiwa tersebut serta memastikan adanya pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.

“Aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman, investigasi secara transparan dan menerapkan proses hukum atas meninggalnya lima warga negara Indonesia. Libatkan para ahli dan praktisi yang memahami standar pelatihan serta metode pengembangan peserta,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan pelatihan harus mengedepankan standar keselamatan sehingga setiap risiko terhadap peserta dapat diminimalkan.

“Dalam standar pelatihan yang mengedepankan keselamatan, luka saja tidak boleh, apalagi meninggal. Maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Ini penting sebagai koreksi dan evaluasi terhadap program-program pemerintah,” tegasnya.

Eko berharap hasil evaluasi dan proses investigasi dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pelatihan serupa di masa mendatang, sehingga program pengembangan sumber daya manusia tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.(prg,wur)