Kulon Progo Pertama Laksanakan Arahan Gubernur DIY Sinergikan Lumbung Mataram dengan Koperasi Desa Merah Putih

Kulon Progo, suarapasar.com : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menggelar Rapat koordinasi bersama para lurah se Kulon Progo membahas Lumbung Mataraman sebagai pilar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Aula Adikarta Kompleks Pemkab Kulon Progo Senin, (7/7/2025).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY diwakili Kepala Bidang Ketahanan Pangan Bambang Dwi Witjaksono menyampaikan apresiasi Bupati Kulon Progo yang pertama kali menindak lanjuti arahan dari Gubernur DIY dan bersinergi lumbung kemataraman dengan KDMP.

“Lumbung kematraman ini bisa tumbuh karena adanya sinergi dari semua pihak, sinergi ini saya harapkan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Semoga sinergi ini dapat mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperpendek rantai pemasaran yang kadang menjadi beban masyarakat, ” ujar Dwi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang diwakili Kepala Bidang Setyo Hastuti menyebut Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo  berhasil menjadi yang pertama secara nasional menyelesaikan 100% pembentukan KDMP.

“Berbeda dari koperasi konvensional, KDMP lahir melalui musyawarah khusus dan dirancang sebagai badan usaha milik masyarakat, di mana minimal 70% warga menjadi anggota sekaligus pemilik. Kolaborasi strategis juga dibangun dengan program Lumbung Mataraman sebagai penggerak ketahanan pangan, baik sebagai unit usaha koperasi, bagian dari Bumkal, maupun melalui kemitraan usaha,” terang Hastuti.

“Ke depan, peran lurah sebagai pengawas akan sangat penting untuk memastikan tata kelola koperasi berjalan transparan dan profesional. KDMP bukan sekadar program, melainkan langkah konkret menuju kemandirian ekonomi desa di Kulon Progo dan Indonesia,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan dalam berbagai pertemuan strategis, terkait arahan tegas bahwa KDMP tidak boleh gagal dan tidak boleh menjadi beban bagi para pamong.

“Penegasan ini menjadi alarm penting bagi seluruh pihak untuk memastikan koperasi berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. DIY memiliki banyak saluran pendanaan yang bisa diakses langsung oleh kalurahan,” ungkap Agung.

Tiga pilar utama dijadikan fondasi: Lumbung Mataraman, Desa Wisata, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). BUMD didorong menjadi mitra salur kebutuhan pokok seperti gas melon, gula, tepung, dan minyak goreng, lalu menyalurkannya melalui koperasi desa.

“Keberhasilan koperasi tidak cukup dengan modal usaha saja. Yang utama adalah penguatan manajemen dan kemampuan akuntansi pengurus koperasi,” terang Agung. (wds/drw)