Wacana Sekolah Daring, Dr Sapardiyono : Perlu Alternatif Sistem Hybrid Untuk Jaga Kualitas Pendidikan

Kulon Progo, suarapasar.com : Pemerintah pusat menyampaikan akan memberlakukan pembelajaran sekolah secara dalam jaringan (daring) atau online mulai April 2026. Pemberlakuan sekolah daring dilakukan seiring upaya penghematan energi sebagai respon atas situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr Sapardiyono SHut MH menilai rencana pemerintah yang akan memberlakukan proses pendidikan secara daring, perlu dilihat dari segi terkait dengan geopolitik di dunia yang hari ini tidak stabil akibat adanya perang antara Iran melawan Israel dan Amerika yang dampaknya begitu luas termasuk di Indonesia, yakni kesulitan memperoleh energi atau BBM. Dalam rangka menghemat energi tersebut, maka pemerintah akan melakukan satu proses penghematan dengan cara melakukan pembelajaran secara daring.

“Nah, dari sisi itu saya kira perlu disambut secara positif karena memang pemerintah akan berusaha melakukan satu mitigasi sehingga kebutuhan BBM bisa dihemat dan apa, kebutuhan masyarakat akan energi bisa lebih tercukupi dalam jangka yang lebih panjang. Itu yang pertama itu,” kata Dr Sapardiyono, yang juga mantan Ketua KPID DIY ini dalam keterangannya Selasa (24/3/2026).

Namun demikian, Dr Sapardiyono menekankan bahwa kebijakan pemberlakuan pendidikan secara daring itu perlu ditinjau, dianalisis tidak semata-mata hanya soal efisiensi, karena juga harus memikirkan dampak jangka panjang dari kualitas pendidikan.

“Jadi, dengan pembelajaran secara daring, saya kira dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia,” imbuhnya.

Dr Sapardiyono menambahkan pengalaman belajar daring di masa pandemi Covid19 lalu harus menjadi pelajaran berharga. Karena dalam pelaksanaannya terbukti banyak kekurangan yang menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Seperti kendala akses sarana prasarana pendidikan secara daring yang tidak merata.

“Oleh karenanya, kita harus belajar dari pengalaman di Covid-19 kemarin di mana apa, proses pembelajaran secara daring memiliki beberapa kelemahan seperti kesenjangan akses digital ya. Tidak semua warga negara kita, tidak semua warga Kulon Progo semuanya mempunyai keterjangkauan terhadap akses digital. Kesenjangan itulah yang harus dipikirkan gitu sehingga mungkin perlu dicarikan solusi lebih dulu, biar masyarakat di seluruh kabupaten Kulon Progo itu bisa terjangkau secara digital,” urainya.

Kelemahan lain , diterangkan Sapardiyono adalah pembelajaran secara daring yang pernah  berjalan itu justru menambah beban tugas dari ortu (orang tua). Selain membebani, kemampuan yang dimiliki orang tua dalam hal mata pelajaran anaknya pun tidak setara, sehingga bisa berdampak pada kualitas pendidikan anak.

“Jadi, para guru memberikan tugas kepada anak-anak, kemudian anak-anaknya karena apa namanya keterbatasan dalam belajar sehingga kemudian bertanya kepada orang tuanya. Nah, orang tua itu akan menambah beban otomatis ya, beban karena dia harus membimbing anak-anaknya. Jadi beban tugas guru itu beralih ke ortu gitu. ​Nah, tentu tidak setiap orang tua itu akan mempunyai kemampuan yang sama terkait dengan pemahaman tentang materi pendidikan sehingga ini juga akan menurunkan kualitas pendidikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Dr Sapardiyono menambahkan perlu pembelajaran alternatif agar proses KBM berjalan efektif dan kualitas pendidikan tetap terjaga. Alternatif yang lebih memungkinkan untuk dijalankan yakni pembelajaran secara hibrid, atau pun sistem shift ke sekolah sehingga ada kombinasi antara pembelajaran luring tatap muka langsung dengan pembelajaran secara online.

“Jadi tidak daring full gitu, tapi mungkin secara hibrid itu bisa dijalankan.
Dan yang kedua, mungkin sekolah shift ya, dibuat shift. Jadi mungkin tidak masuk setiap hari gitu ya, tapi dibuat shift sehingga tetap secara daring juga dilakukan, secara luring juga dilakukan gitu. Sehingga mungkin dibuat jadwal misalnya seminggu itu masuk dua kali atau tiga kali dan seterusnya,” urai Dr Sapardiyono SHut MH yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadyah DIY ini. (wds/drw)