Pemerintah Daerah Harus Kerja Keras Tangani Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi di DIY

Yogyakarta, suarapasar.com : Pemerintah daerah harus memiliki database yang valid tentang sebaran kelompok masyarakat miskin.

Berbasis data valid, yang berguna dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi bisa dilakukan lebih efektif, tepat sasaran.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk pastikan kelompok miskin bisa lebih sejahtera.

 

“Ada baiknya juga jalankan sensus atau cacah jiwa, sehingga nama dan alamat mereka yang miskin tercatat. Alokasi anggaran bisa terserap, tepat sasaran, ini butuh kerja keras pemerintah daerah,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Minggu, 03/08/2025.

 

Berbasis data yang ada, upaya penanggulangan kemiskinan dengan program kegiatan berkelanjutan, diharapkan jumlah kemiskinan dapat ditekan.

 

“Sesuai tugas konstitusional, di UUD 1945, fakir.miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Angka kemiskinan DIY dan kesenjangan pendapatan warga DIY butuh solusi kebijakan yang tepat,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDIP Perjuangan.

 

Badan Pusat Statistik DIY, merilis angka kemiskinan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,23 persen atau jumlah penduduk miskin sebanyak 425,82 ribu.

 

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp626.363,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp457.221,00  (73,00 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp169.142,00 (27,00 persen).

 

Gini Rasio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,434 atau naik dibanding gini rasio September 2024 (0,429) dan turun dibandingkan Maret 2024 (0,440).

 

Gini rasio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,334. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan gini rasio September 2024 (0,355) dan Maret 2023 (0,349).

 

“Kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perkotaan butuh perhatian, alokasi APBD juga Danais perlu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada kata lain, masih butuh kerja keras tangani kemiskinan dan atasi kesenjangan ekonomi,” kata Eko Suwanto, alumni MEP UGM ini.