Sri Sultan Beri Teladan Dukung Sensus Ekonomi 2026, BPS Ajak Warga Terbuka Berikan Data

YOGYAKARTA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan menjadi responden pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (23/6/2026). Partisipasi orang nomor satu di DIY itu diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar ikut menyukseskan sensus dengan memberikan data yang akurat.

Pendataan berlangsung di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta. Sri Sultan mengikuti wawancara yang dilakukan petugas BPS sesuai prosedur Sensus Ekonomi 2026 dan didampingi putri keduanya, GKR Condrokirono. Kegiatan tersebut turut disaksikan Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih dan Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno.

Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan Sri Sultan memberikan respons positif terhadap pelaksanaan sensus sekaligus mengajak masyarakat mendukung kegiatan pendataan nasional tersebut.

“Beliau berpesan agar masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” kata Endang.

Menurutnya, dukungan Sri Sultan menunjukkan pentingnya data ekonomi yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah serta merancang program yang lebih tepat sasaran.

“Beliau sangat mendukung karena hasil sensus akan menjadi dasar memetakan potensi ekonomi DIY secara lebih akurat. Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang lebih presisi sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Endang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus. Seluruh data responden dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.

Hingga saat ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai sekitar 9 persen. Sebanyak 4.082 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

BPS juga mengimbau masyarakat memastikan petugas yang datang membawa identitas resmi, rompi, dan surat tugas dari BPS. Pendataan dilakukan secara digital sehingga keamanan data dapat dipantau secara berlapis.

Menurut Endang, keikutsertaan Sri Sultan sebagai responden memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap Sensus Ekonomi 2026. BPS berharap semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang bersedia memberikan informasi secara jujur sehingga data yang dihasilkan mampu menjadi dasar pembangunan ekonomi DIY dan Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan. (Wds/drw)