13.669 Anak Tidak Sekolah di DIY, Eko Suwanto Desak Pemda Segera Ambil Langkah Konkret

Yogyakarta, suarapasar.com — Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 diwarnai ironi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah predikat DIY sebagai kota pendidikan, tercatat sebanyak 13.669 anak usia sekolah tidak mengakses pendidikan formal dengan berbagai alasan. Kondisi ini mendapat sorotan dari politisi PDI Perjuangan sekaligus Anggota Pansus LKPJ Tahun 2025 DPRD DIY, Eko Suwanto.

Menurut Eko Suwanto, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah afirmatif untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak dasar pendidikan secara layak dan mudah diakses.

“Ini kabar dan fakta yang membuat kita prihatin. Menyedihkan terjadi di kota pendidikan ada data sebanyak 13.669 anak usia sekolah yang tidak sekolah. Ke depan harus ada kebijakan afirmatif untuk pastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya,” kata Eko Suwanto, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah anak tidak sekolah tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY. Kabupaten Bantul menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi sebanyak 3.727 anak, disusul Gunungkidul 3.429 anak, Sleman 3.259 anak, Kota Yogyakarta 1.784 anak, dan Kulon Progo 1.470 anak.

“Dari data yang ada sudah terverifikasi 8.066 anak dan sisanya 5.603 belum terverifikasi,” ujar Eko.

Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di DIY agar anak-anak tidak kehilangan hak dasar mereka untuk memperoleh pendidikan.

“Kita jelas mendorong hak akses pendidikan yang sama untuk anak usia sekolah. Perlu adanya kebijakan afirmatif kepada mereka yang seharusnya bersekolah, agar anak tidak kehilangan hak dasar pendidikannya,” tegasnya.

Selain menyoroti angka anak tidak sekolah, Eko Suwanto juga mengkritisi penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY tahun 2026 yang mengalami pengurangan sekitar Rp9,29 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Menurut data yang disampaikan, total BOSDA DIY tahun 2025 sebesar Rp206.013.149.879 turun menjadi Rp196.722.813.276 pada tahun 2026. Penurunan juga terjadi pada alokasi BOSDA SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri, hingga sekolah swasta.

“Data penyaluran BOSDA negeri mekanisme belanja langsung untuk SMA Negeri tahun 2025 Rp64,7 miliar pada 2026 menjadi Rp62,9 miliar. SMK Negeri dari Rp100,7 miliar menjadi Rp98,3 miliar. Sementara BOSDA swasta juga mengalami penurunan,” jelas Alumni Universitas Gadjah Mada tersebut.

Eko Suwanto mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat komitmen wajib belajar melalui peningkatan dukungan anggaran pendidikan dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita ke depan mendorong bantuan pendidikan bisa ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi. Maka kita berikan rekomendasi bahwa PDI Perjuangan meneguhkan komitmen wajib belajar wajib dikerjakan,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan di seluruh DIY segera melakukan konsolidasi dan dialog bersama pemerintah kabupaten/kota guna memastikan layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah.

“Prinsipnya negara harus hadir menterjemahkan perintah Konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan bertanggung jawab menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat,” lanjutnya.

Selain pemerintah, Eko juga mengajak orang tua untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap bersemangat melanjutkan pendidikan.

“Orang tua juga diharapkan memberikan semangat kepada anak-anak untuk bersekolah. Harus optimisme dan semangat bahwa setiap anak di DIY wajib bersekolah dengan fasilitasi penuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, solusi penanganan anak tidak sekolah perlu dilakukan secara gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta melalui program CSR dan beasiswa pendidikan.

“Pemda se-DIY harus segera mencari solusi untuk memastikan 13.669 anak agar bisa menjalani pendidikan secara baik. Prinsipnya anak sekolah itu hak asasi dan negara wajib memenuhi hak asasi anak-anak kita,” pungkas Eko Suwanto.(prg,wur)