Turunkan Angka Pengangguran & Kemiskinan , Kulon Progo Telusuri Lulusan SMA/SMK Tak Bekerja

Rakor di Ruang Rapat Menoreh, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Senin (4/8/2025). (HumasKulonProgo)

Kulon Progo, suarapasar.com : Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan menyayangkan masih munculnya persepsi di masyarakat yang menyebutkan bahwa pengangguran di Kulon Progo sangat tinggi. Padahal berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran terbuka di Kulon Progo lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata nasional maupun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal itu disampaikan Bupati, Agung Setyawan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan di Ruang Rapat Menoreh, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Senin (4/8/2025).

Rakor di Ruang Rapat Menoreh, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Senin (4/8/2025). (HumasKulonProgo)

Lebih lanjut Agung menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk terus menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan SMA dan SMK.

 

Sebagai langkah konkret, ia meminta agar sekolah-sekolah melakukan penelusuran terhadap para lulusan yang belum bekerja. Para lulusan tersebut akan didampingi untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan potensi masing-masing. Selanjutnya, akan dibuat surat pernyataan dari lulusan yang menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan untuk bekerja.

 

“Saya ingin lulusan yang masih menganggur ditelusuri dan dihubungi satu per satu, lalu dibuatkan surat pernyataan. Ini penting agar tidak timbul stigma negatif kepada pemerintah daerah,” jelas Agung.

 

Agung juga menyoroti rendahnya animo masyarakat dalam mengikuti bursa kerja. Job Fair Kulon Progo yang menyediakan ribuan lowongan kerja, namun hanya sedikit pelamar yang mendaftar. Kondisi ini, menurutnya, perlu ditanggapi secara serius dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.

 

Lebih lanjut, Agung menyatakan bahwa mengatasi pengangguran tidak hanya untuk menekan jumlah angka pengangguran, tetapi juga sebagai strategi menurunkan angka kemiskinan.

 

Pemkab Kulon Progo akan mengintensifkan kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja terakreditasi, serta menjalin sinergi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), guna membuka peluang kerja di luar negeri bagi masyarakat yang berminat.

 

“Saya ingin nantinya ada anggaran khusus untuk menyelesaikan persoalan pengangguran, terutama melalui pelatihan kerja yang terakreditasi dan program penyaluran tenaga kerja,” kata Agung.

 

Sementara itu, Bambang Sutrisno, menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kulon Progo tercatat sebesar 2,01 persen. Pihaknya pun siap mendukung arahan Bupati melalui pendataan secara rinci dengan metode by name by address dan pemberian pendampingan kerja secara berkelanjutan.

 

Ditambahkan Bambang, tantangan besar justru pada kesiapan mental para pencari kerja. Banyak warga yang tidak siap menghadapi tekanan di dunia kerja.

 

“Banyak yang mundur kerja karena tidak kuat dimarahi atau merasa capek. Kita menyebutnya ‘muntaber’, mundur tanpa berita,” pungkas Bambang. (wds/drw)