Wali Kota Yogyakarta Dorong Penanggulangan Kemiskinan Fokus pada Wilayah Prioritas dan Akar Masalah

Umbulharjo, suarapasar.com – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang berbasis data, fokus pada wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, serta menyentuh akar persoalan secara langsung. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Selasa (5/8), di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta.

Ia menyoroti bahwa meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki tingkat kemiskinan terendah nasional, yakni 6,26 persen, target penurunan menjadi 5,8 persen pada tahun ini tetap memerlukan upaya konkret dan terfokus. Hasto mengingatkan bahwa ukuran kemiskinan berdasarkan konsumsi, bukan aset semata.

“BPS mengukur kemiskinan berdasarkan konsumsi, bukan aset. Kadang ada yang rumahnya bagus, tapi tidak cukup makan. Ini penting dipahami,” tegasnya.

Wali Kota menekankan perlunya penanganan pada lima kemantren prioritas: Wirobrajan, Umbulharjo, Gondokusuman, Mergangsan, dan Mantrijeron. Ia meminta pendekatan yang mendalam dan penyelesaian berdasarkan penyebab utama kemiskinan seperti pengangguran, akses pendidikan, dan keterampilan.

“Kalau sumber daya kita terbatas, maka fokuslah pada kantong-kantong kemiskinan. Selami, pahami, dan cari penyebab utamanya. Apakah karena pengangguran, akses pendidikan, atau kurangnya keterampilan,” kata Hasto seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan dari dua sisi: bantuan konsumtif untuk gejala, dan program peningkatan pendapatan sebagai solusi jangka panjang. Hasto mencontohkan strategi ekonomi seperti menjadikan Yogyakarta sebagai pusat distribusi produk unggulan dari daerah sekitarnya dan mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok hotel dan ritel.

Selain itu, ia menyoroti efektivitas pelatihan UMKM yang harus ditindaklanjuti dengan pengadaan konkret, bukan hanya pelatihan tanpa implementasi.

“Daripada pelatihan jahit terus dibagi mesin tapi tak dipakai, lebih baik langsung kontrak UMKM membuat sandal kemudian disuplai ke hotel. Itu konkret,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pimpinan wilayah seperti lurah dan mantri pamong praja dalam menyelesaikan masalah di tingkat akar rumput, dengan kritik terhadap model pembangunan yang terlalu fokus pada infrastruktur fisik.

“Pembangunan tak harus mercusuar. Lebih baik menyelesaikan kemiskinan dari level RW, RT. Kalau RW sudah bisa mengurus kemiskinan dan sampah, kota ini pasti moncer,” tutupnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan tahun 2024 dilakukan melalui tiga pendekatan: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan dan produktivitas, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Adapun alokasi anggaran berasal dari berbagai sumber diantaranya APBN melalui program PKH dan sembako sebesar Rp88,9 miliar, APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp92,3 miliar, dan APBD DIY sebesar Rp2,8 miliar serta kontribusi dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah melalui program CSR.

“Meskipun angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan, kita tidak boleh lengah. Upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas bersama. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program intervensi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Agus.

Ia juga mengatakan bahwa program-program tahun 2025 didesain untuk menjawab akar persoalan kemiskinan secara langsung dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan uji coba program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dan Orang Tua Asuh Keluarga Miskin dengan pilot project di Kemantren Wirobrajan. Program ini merupakan bentuk kolaborasi dengan sektor non-pemerintah,” katanya.(prg,wur)