Bantul Perkuat Kesiapan Menuju Pemerintah Digital, Target Jadi Pionir Nasional

Bantul, suarapasar.com – Kabupaten Bantul menunjukkan komitmen mendukung program transformasi digital nasional melalui kegiatan Pendampingan Pemerintah Digital yang digelar di Gedung Mandala Saba Madya, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini difasilitasi Kementerian PANRB dan dihadiri Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, Sekretaris Daerah Agus Budiraharja, jajaran pejabat Pemkab, Kepala Dinas Kominfo se-DIY, serta Kepala OPD dan Panewu se-Kabupaten Bantul.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Bobot Ariffi’ Aidin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kesiapan perangkat daerah dalam mengimplementasikan pemerintah digital secara bertahap dan berkelanjutan.

“Sebagai upaya awal persiapan Pemkab Bantul dalam menghadapi evaluasi pemerintah digital yang akan dimulai pada tahun 2026. Dalam evaluasi ini, pendekatan penilaian tidak lagi berorientasi pada dokumen dan kapabilitas aplikasi semata. Melainkan lebih mengedepankan kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan,” katanya seperti dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sekretaris Daerah Agus Budiraharja mendorong perangkat daerah memanfaatkan momentum ini untuk menjadikan Bantul sebagai pionir pemerintah digital di Indonesia.

“Bantul ini SPBE-nya dalam kategori sangat baik. Setelah kebijakan berubah dari SPBE menjadi pemerintah digital, kita ingin juga seperti waktu SPBE, kita bisa berlari lebih cepat lalu menjadi pionir,” ucap Agus.

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menekankan bahwa pemerintah digital bukan sekadar urusan teknologi atau aplikasi, melainkan perubahan tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada pengguna.

“Ini bukan hanya tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai perangkat daerah untuk berkontribusi dalam transformasi pelayanan publik,” tutur Wakil Bupati.

Narasumber utama, Mohammad Averrouce dari Kementerian PANRB, menegaskan transformasi digital mencakup perubahan paradigma, budaya kerja, dan proses bisnis birokrasi demi pelayanan publik yang efektif dan responsif. Narasumber kedua, Arman Kurniawan, menambahkan bahwa kolaborasi, integrasi data, dan budaya kerja adaptif menjadi kunci keberhasilan.

Acara ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarperangkat daerah di DIY demi terwujudnya pemerintahan digital yang inklusif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.(prg,wur)