Komisi III DPRD Kulon Progo Berharap Rehabilitasi Irigasi Kalibawang Tepat Waktu

Kulon Progo, suarapasar.com : Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kalibawang.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo, Kartono, menegaskan bahwa proyek rehabilitasi senilai 22,79 Milyar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ini merupakan bagian penting dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional.

“Tentu kami berharap agar seluruh proses pekerjaan yang direncanakan selama tujuh bulan ini dapat berjalan sesuai spesifikasi dan tepat waktu,” kata Kartono dalam sosialisasi yang digelar di Balai Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo Rabu (11/06/2025).

Komisi III DPRD Kulon Progo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek ini demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di wilayah Kalibawang hingga Muntilan.

“Dengan sinergi seluruh elemen, diharapkan proyek ini mampu menjadi solusi nyata bagi kebutuhan irigasi pertanian yang berkelanjutan” katanya.

Kartono menekankan bahwa prioritas utama Komisi III adalah memastikan tidak ada kerugian yang ditanggung petani akibat dari pelaksanaan rehabilitasi saluran irigasi ini.

“Wilayah yang jauh dari saluran induk, seperti Papah, Soekarno, hingga Kekayangan, juga harus mendapatkan suplai air secara optimal, terlebih di tengah masa tanam padi yang masih sangat muda,” imbuhnya.

Kartono juga menyebut terdapat sekitar 150 hektar lahan pertanian yang sangat membutuhkan pasokan air namun saat ini terdampak karena kerusakan pada infrastruktur irigasi.

Menurut jadwal, pematian air sementara akan dimulai pada 1 Juli hingga 15 Juli 2025, kemudian kembali dialirkan hingga 15 Agustus. Setelah itu, aliran air akan kembali dihentikan sementara dan dijadwalkan menyala kembali pada 1 September 2025 pukul 06.00 WIB.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Suradi, menyoroti perlunya optimalisasi sisa anggaran dari lelang proyek untuk menjangkau saluran yang belum tercover, seperti Serut dan Tunjungan.

“Kami mengusulkan agar sisa dana dapat dialokasikan untuk memperluas cakupan manfaat program ini,” kata Suradi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat DPRD Kulon Progo. (wds/drw)