589 ASN DIY Pensiun Tahun 2025, Eko Suwanto Sampaikan Terima Kasih dan Harapan

Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang memasuki masa purna tugas pada 2025 diharapkan dapat menuntaskan pengabdiannya dengan baik. Usai pensiun, mereka juga diingatkan agar terus memberikan teladan positif bagi masyarakat.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada ASN yang telah bekerja melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Matur nuwun atas pengabdian bapak dan ibu ASN yang bekerja mengabdi melayani masyarakat. Semoga hingga akhir mass pensiun, bisa selamat, selalu sehat dan bahagia,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Senin, 15/9/2025.

Dalam pembekalan ASN yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP) di kantor BKD DIY, Eko menilai program tersebut sangat bermanfaat. Berdasarkan data BKD, tahun ini terdapat 589 pegawai yang pensiun, sementara pada 2026 akan ada 517 pegawai yang juga memasuki masa pensiun.

Ia menilai langkah BKD DIY serius dalam memberikan pembekalan dengan materi tentang keistimewaan DIY, Pancasila, wawasan kebangsaan, hingga keterampilan tambahan. Hal ini menjadi bekal penting bagi ASN dalam menghadapi masa purna tugas.

Pemda DIY juga disebut konsisten meningkatkan kompetensi pegawai, mulai dari masa rekrutmen CPNS hingga menjelang pensiun. Untuk CPNS, ada program latsar sebagai syarat pengajuan NIK. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan dan beasiswa untuk jenjang magister maupun doktoral.

“Guna tingkatkan kompetensi, ada alokasi anggaran pendidikan dan beasiswa untuk pegawai DI, tahun ini master ada 15, doktor ada 3 lalu tahun tahun depan 20 master dan doktoral ada 3. Harapan nya ada integritas, kompetensi ASN DIY lebih berkualitas dan punya kerjasama bagus.

“Jadi ASN DIY itu. enaknya stabilitas politik tinggi dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur, tidak ada beban birokrasi. Kepala dinas tidak repot bantu. Birokrasi bekerja berkesinambungan, hanya memang kita catat beberapa kali KPK masuk Yogyakarta, ada kasus Mandala Kridha misal, ini harus jadi refleksi, wujudkan birokrasi bersih, birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik,” kata Eko Suwanto.(prg,wur)