Yogyakarta suarapasar.com : Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang membutuhkan kepedulian kolektif.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyebut Bentuk kekerasan semakin beragam dan kompleks. Selain kekerasan fisik dan psikis, kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga semakin marak.
Untuk itu, pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada momentum peringatan tahunan.
“Di era digital, kita harus memastikan rasa aman tidak hanya di ruang nyata, tetapi juga di ruang maya,” tegas Paku Alam X dalam Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) 2025 mengusung tema “Ciptakan Ruang Aman, Wujudkan Jogja Istimewa Tanpa Kekerasan,” yang digelar di Pendopo Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan, pada Jumat (5/12/2025).
Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X juga menyoroti budaya pencarian validasi di media sosial. Budaya ini mendorong risiko perundungan yang dapat menimbulkan luka psikis jangka panjang.
Anak-anak dan remaja juga menghadapi tekanan baru dari budaya digital yang mengutamakan pencitraan.
“Fenomena ini harus ditangani secara komprehensif melalui pendidikan keluarga dan penguatan literasi digital di sekolah,” katanya.
Dikatakan Paku Alam, partisipasi perempuan di ruang publik memang meningkat. Namun dibalik itu, ancaman kekerasan masih menghantui, mulai dari pelecehan di tempat kerja, intimidasi di ruang publik, hingga penyalahgunaan identitas dan gambar pribadi di media sosial. Kondisi itu dapat menghambat perempuan untuk berkembang secara aman dan setara.
“Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang publik tetap aman bagi semua. Ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya partisipasi, bukan ketakutan. Anak-anak dan remaja juga menghadapi tekanan baru dari budaya digital yang mengutamakan pencitraan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati, menuturkan sepanjang tahun pihaknya bersama organisasi mitra terus melakukan edukasi dan kampanye anti kekerasan.
“Pada periode 25 November hingga 10 Desember, gerakan ini dilakukan lebih intensif sebagai bagian dari kampanye global HAKTPA,” katanya.
Erlina mengungkapkan kasus kekerasan di DIY masih tinggi, dengan 1.326 pengaduan pada tahun 2024 dan 606 laporan pada semester I tahun 2025.
“Angka ini belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena banyak korban yang tidak melapor akibat ancaman, rasa malu, atau relasi kuasa dengan pelaku,” tandasnya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam penanganan kasus kekerasan bukan hanya pada penyediaan layanan, tetapi juga pada keberanian korban untuk melapor ke layanan maupun kepolisian. Relasi kuasa yang kuat dari pelaku kerap membuat korban takut. Karena itu, masyarakat diimbau aktif memberikan dukungan dan tidak menyalahkan korban.
“Kami berharap nilai budaya Yogyakarta yang menjunjung adab dan keberadaban dapat menjadi fondasi kuat untuk menekan angka kekerasan. Sebagai Jogja Istimewa, kita harus memastikan masyarakatnya berbudaya dan menghargai martabat sesama,” imbuh Erlina.
Puncak peringatan HAKTPA dihadiri ratusan peserta dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas pendamping korban, hingga pelajar. Beragam kegiatan digelar, mulai dari kampanye anti kekerasan, layanan kesehatan gratis, bazar, hingga olahraga bersama yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik. (wds/drw)
