Pemkot Yogyakarta Rancang Wisata Budaya Partisipatif, Wisatawan Diajak Terlibat Aktivitas Warga

Umbulharjo, suarapasar.com – Pemerintah Kota Yogyakarta mulai merancang konsep wisata budaya yang tidak lagi menempatkan wisatawan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari aktivitas sosial dan kebudayaan masyarakat. Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) antara Pemkot Yogyakarta dan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Selasa (20/1/2026) di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta.

FGD tersebut membahas inovasi program wisata berbasis budaya yang diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan bahwa pengembangan kebudayaan harus diarahkan pada lahirnya karya, kreativitas, dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kebudayaan tidak cukup hanya dipelihara, tetapi perlu dikelola secara terencana agar bersifat produktif dan mendorong kemajuan wilayah.

“Kalau karya, kreativitas, dan inovasi terus lahir, itu sudah menjadi modal besar. Tinggal bagaimana kita menyusunnya menjadi rencana yang memberi daya ungkit bagi ekonomi dan kemajuan wilayah,” kata Hasto seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pengembangan program belajar budaya yang dikolaborasikan dengan konsep bule mengajar. Program ini dirancang sebagai aktivitas edukatif sekaligus atraksi wisata, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Melalui skema tersebut, wisatawan tidak hanya menonton, tetapi terlibat langsung dalam aktivitas belajar dan berbagi pengetahuan, mulai dari pengenalan budaya lokal, kedisiplinan, hingga interaksi sosial dengan masyarakat.

“Sebagai bentuk apresiasi, wisatawan yang mengikuti program kita beri sertifikat penghargaan dari Wali Kota atas partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan kebudayaan,” terangnya.

Perwakilan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Setyo Harwanto, menyampaikan bahwa Kota Yogyakarta memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 73,79, tertinggi secara nasional, dengan lebih dari 400 komunitas dan pelaku seni budaya yang telah memiliki kesadaran hukum dan kelembagaan. Namun, ia menyoroti tantangan berupa gentrifikasi pariwisata, di mana manfaat ekonomi dari tumbuhnya usaha dan atraksi budaya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal.

“Perputaran uang sering kali tidak tinggal di Yogyakarta. Ini menjadi tantangan bagaimana kebudayaan naik kelas, dari orientasi kegiatan menjadi orientasi pasar tanpa kehilangan nilai budaya,” ujarnya.

FGD juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem budaya melalui pemanfaatan ruang publik seperti Malioboro, kampung wisata, taman budaya, dan kawasan penyangga kota. Melalui forum ini, Pemkot Yogyakarta dan Dewan Kebudayaan berharap dapat merumuskan model wisata budaya yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan mampu menjaga identitas lokal sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di Kota Yogyakarta.(prg,wur)