Komisi D DPRD DIY meminta Pemerintah Pusat segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus evaluasi adalah pengelolaan dapur MBG yang dinilai lebih efektif jika diserahkan langsung ke sekolah dengan pendampingan dinas terkait.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menyoroti persoalan keterlambatan distribusi makanan dari dapur ke sekolah. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas makanan hingga bisa rusak atau basi sebelum dikonsumsi anak-anak.
Bahkan diungkapkan RB Dwi, kontrol dari makanan yang akan didistribusikan kepada anak-anak pun belum optimal. Padahal MBG adalah makanan yang peruntukannya untuk meningkatkan gizi anak-anak.
“Maka ini harus dieliminir, dieliminirnya seperti apa? pasti mengeliminasikan distribusinya. Distribusi makan supaya segar itu tidak makan waktu itu distribusinya yang harus ditinjau kembali,” kata RB Dwi di DPRD DIY, Jumat (26/9/2025).
Komisi D menilai, program MBG tetap berjalan namun pelaksanaannya lebih tepat bila dikelola oleh sekolah dengan pengawasan Dinas Pendidikan sesuai jenjang masing-masing. Sekolah, menurutnya, merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Ia juga menyinggung adanya alokasi anggaran APBD DIY tahun 2025 senilai belasan miliar rupiah untuk pembangunan dapur MBG.
“Kalau SD, SMP punyanya kabupaten/kota, kalau SMK, SMK SMA, SLB itu punyanya DIY itu saja. Jadi diserahkan kepada Dinas nanti diserahkan kepada sekolahan,” ucap RB Dwi.
RB Dwi menjelaskan, makanan yang dibagikan menurut salah satu jurnal akan tidak aman ketika proses yang salah baik dari bahan baku, sistem pengantaran, hingga sistem pengolahan. Untuk itu sudah seharusnya dilakukan kajian untuk pelaksanaan MBG di tingkat daerah, supaya marwah MBG untuk meningkatkan gizi anak benar-benar bergizi.(prg,wur)
