Pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dwikorita Karnawati, mengingatkan bahwa potensi terjadinya bencana longsor dan banjir bandang susulan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih cukup tinggi selama musim hujan belum berakhir. Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi segera untuk menekan risiko banjir bandang lanjutan, Selasa (23/12).
Menurut Dwikorita, salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah inspeksi menyeluruh di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), khususnya untuk memeriksa sisa endapan longsor, material rombakan, serta kayu-kayu yang masih tertahan di lereng dan alur sungai pada elevasi tinggi. Endapan tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai ketika hujan lebat terjadi.
“Jika sumbatan alami ini jebol, maka dapat memicu banjir bandang ke wilayah hilir dan dataran rendah, yang berisiko menambah korban jiwa serta merusak infrastruktur yang sedang maupun telah dibangun,” katanya seperti dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada.
Selain inspeksi, Dwikorita menilai perlu dilakukan penanganan cepat dengan mengalirkan atau menyudet sumbatan sedimen di hulu sungai ke arah hilir secara terkontrol agar tidak berkembang menjadi banjir bandang. Dalam jangka menengah, ia menyarankan pembangunan check dam secara berjenjang dari hulu hingga kaki gunung guna mengendalikan kecepatan serta volume sedimen yang mengalir ke hilir.
“Dalam jangka menengah, perlu dibangun check dam secara berjenjang dari hulu hingga kaki gunung untuk mengendalikan kecepatan dan volume sedimen yang mengalir ke hilir, sehingga daya rusak aliran sedimen banjir bandang dapat diminimalkan,” terangnya.
Di sisi lain, pembersihan sedimen, lumpur, gelondongan kayu, serta bangkai hewan pada lahan dan sarana prasarana kehidupan seperti jalan, saluran irigasi, dan rumah perlu segera dilakukan. Langkah ini penting agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan kembali, setidaknya sebagai hunian dan prasarana sementara, sambil menunggu penyediaan hunian tetap (Huntap) dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh serta pemetaan ulang zona bahaya ke depan dan tingkat kerusakan lingkungan saat ini. Mekanisme dan penyebab bencana harus dikaji melalui fact-finding langsung di lapangan, kemudian disimulasikan kembali dengan pemodelan fisika-matematis yang divalidasi dan diverifikasi menggunakan data empiris.
Dwikorita juga menekankan pentingnya pelibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari relawan, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat lokal. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui dialog intensif, penguatan pemahaman kearifan lokal, serta partisipasi langsung dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pendekatan partisipatif tersebut penting untuk menjamin efektivitas dan relevansi pemulihan, sehingga hunian serta sarana prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan tradisi budaya setempat,” katanya.
Mengingat luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas penanganan pascabencana, Dwikorita mengusulkan pembentukan badan khusus yang fokus pada pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Ia menilai model kelembagaan tersebut dapat mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004, dengan kepemimpinan kuat serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam penanganan bencana besar.(prg,wur)
