Yogyakarta (08/12/2025), suarapasar.com – Kepala Kanwil BPN DIY Sepyo Achanto menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan. Dalam kunjungan perkenalan tersebut, Sri Sultan menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara BPN DIY dan Pemda DIY dalam menangani berbagai persoalan pertanahan di wilayah DIY.
“Tujuan utama kami datang hari ini adalah untuk memperkenalkan diri karena kami pejabat baru di DIY. Selain itu, kami juga menyampaikan terkait dengan bidang tugas kami di pertanahan, tentu harapannya semua bisa berjalan baik di DIY. Dan pesan dari beliau tadi untuk kami bisa selalu berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi dengan baik,” ujar Sepyo seusai pertemuan.
Sepyo juga menegaskan komitmen BPN dalam mencegah dan memberantas mafia tanah. Ia menyampaikan bahwa kementerian telah menggelar rakor khusus yang salah satunya membahas pemberantasan mafia tanah, sehingga seluruh jajaran daerah dituntut bekerja sesuai aturan.
“Intinya mafia tanah harus diperangi, itu pesan dari pimpinan agar kasus-kasus mafia tanah tidak terjadi lagi. Kami pun masih berkoordinasi untuk menyelesaikan secara tuntas kasus yang dialami Mbah Tupon. Tentunya sertifikat tanah yang asli harus kembali ke pemiliknya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kasus Mbah Tupon sudah inkrah dan saat ini BPN tinggal menjalankan mekanisme pengembalian sertifikat. “Proses pengembalian ada mekanismenya. Namun kami menjamin Mbah Tupon akan mendapatkan lagi sertifikat tanahnya, dan memang harus kembali,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan turut didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana serta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Adi Bayu Kristanto. Tri Saktiyana menuturkan bahwa Sepyo telah dua bulan menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN DIY sehingga audiensi ini menjadi momentum untuk memohon arahan Gubernur DIY.
“Dari Bapak Gubernur tadi juga menyampaikan agar BPN DIY dapat berkoordinasi dengan kegiatan Pemda DIY yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Dan arahannya, karena DIY itu sempit, maka Ngarsa Dalem berharap tidak sampai ada kesalahan yang berkaitan dengan pertanahan, karena akan terdengar kemana-mana,” jelasnya.(prg,wur)








