RKPD 2027 Jadi Penentu Akhir Target RPJMD dan Fondasi Pembangunan Jangka Panjang DIY

Yogyakarta, suarapasar.com —Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa tahun 2027 merupakan momentum strategis karena menjadi tahun penutup RPJMD dan awal pelaksanaan agenda pembangunan jangka panjang. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus memastikan terpenuhinya seluruh target RPJMD 2022–2027 sekaligus menjadi pijakan awal bagi Tahap I RPJPD DIY 2025–2045.

Sri Sultan menyampaikan bahwa tahap pertama RPJPD akan berfokus pada pembangunan SDM berkualitas dan adaptif, pemerataan pembangunan dengan perhatian khusus pada kawasan selatan, serta transformasi ekonomi berbasis inovasi, budaya, dan prinsip berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan yang terukur di tengah kondisi fiskal terbatas, serta perlunya perencanaan yang benar-benar bertumpu pada data kredibel sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Sehingga seluruh upaya yang kita rumuskan (di tahun 2027) harus diarahkan untuk memastikan seluruh target pembangunan lima tahun terakhir dapat terpenuhi. Penyusunan RKPD 2027 ini juga harus menjadi awal yang kokoh untuk merealisasikan tahap pertama RPJPD DIY 2025–2045, sebagaimana diamanatkan dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2024,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan turut menegaskan pentingnya percepatan pencapaian seluruh indikator RPJMD, terutama terkait kemiskinan, ketimpangan, kualitas SDM, dan lingkungan hidup. Ia juga meminta penguatan pemerataan pembangunan antarwilayah melalui infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha lokal. Selain itu, transformasi ekonomi perlu difokuskan pada sektor unggulan seperti pengolahan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan teknologi informasi, dengan tetap mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menambahkan bahwa arah pembangunan DIY akan ditopang oleh tiga fokus utama: reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

“Reformasi kalurahan diarahkan untuk memperkuat pelayanan prima dan optimalisasi pendanaan pemberdayaan masyarakat, sementara pemberdayaan kawasan selatan dilakukan melalui pengelolaan potensi wilayah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” kata Made.

Ditambahkan Made bahwa pengentasan kemiskinan akan dilakukan melalui pengembangan wirausaha komunitas, sementara pengurangan pengangguran ditempuh melalui penguatan link and match vokasi dengan kebutuhan industri. Peningkatan literasi digital, perluasan akses teknologi informasi, serta pemanfaatan platform digital juga menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas SDM, strategi diarahkan pada pendataan dan validasi anak tidak sekolah, penyediaan beasiswa, serta penguatan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. “Pemerataan guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, baik fisik maupun digital, juga menjadi agenda penting untuk memastikan pembelajaran yang aman, adaptif, dan inklusif,” pungkasnya. (prg,wur/wds)