Ketua DPRD DIY Tekankan Penurunan Kemiskinan dalam Penyusunan RKPD 2027

Jogja, suarapasar.com — Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Bapperida DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (12/2/2026). Forum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sekaligus pemaparan rancangan awal RKPD 2027.

RKPD Tahun 2027 menjadi tahun pamungkas pelaksanaan RPJMD DIY 2022–2027, sehingga perumusannya diarahkan pada penajaman sasaran serta penuntasan capaian pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Nuryadi menegaskan bahwa isu kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2027. Menurutnya, persoalan kemiskinan di DIY masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang lebih terukur.

“Angka kemiskinan di DIY masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ini harus menjadi kajian yang sungguh-sungguh agar ke depan dapat kita tekan secara nyata,” tegas Nuryadi seperti dikutip dari laman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia juga menanggapi keprihatinan yang disampaikan BEM Nusantara terkait tingkat kemiskinan DIY yang dinilai masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah daerah di luar Jawa. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dijawab melalui kerja kolaboratif seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan.

“Budaya dan karakter Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Kita adalah daerah istimewa, dengan mekanisme penetapan, bukan pemilihan. Seharusnya kita bisa lebih baik dari wilayah lain. Dengan keistimewaan ini, DIY pasti lebih mudah untuk bergerak bersama menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.

Nuryadi menambahkan bahwa DPRD DIY terus membangun komunikasi intensif dengan Sekretaris Daerah agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Yogyakarta secara luas.

“Kami selalu berkomunikasi agar yang kita utamakan adalah masyarakat Yogyakarta. Kami berharap teman-teman eksekutif dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Jika ada kendala, harus dikomunikasikan dengan baik agar dapat dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.

Dalam pemaparan rancangan awal RKPD 2027, disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi DIY tergolong tinggi dalam kerangka RPJMN. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penguatan sektor-sektor penopang seperti pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Inflasi juga menjadi perhatian karena menunjukkan tren kenaikan bulanan meski masih berada dalam batas target.

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran DIY secara umum berada di bawah rata-rata nasional dan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, peningkatan pengangguran di Kabupaten Kulon Progo menjadi catatan yang memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, disertai isu ketimpangan pendapatan yang perlu ditangani melalui kebijakan yang lebih merata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tercatat berada di peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta, ditopang oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari sisi keuangan daerah, realisasi fisik dan keuangan hingga akhir 2025 dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan, termasuk tingginya ketergantungan pada dana transfer serta peningkatan belanja pegawai yang menuntut efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan RKPD DIY Tahun 2027 dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih tajam, partisipatif, dan responsif, serta mampu menuntaskan target pembangunan periode 2022–2027 demi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.(prg,wur)