Yogyakarta, suarapasar.com : Sejumlah Fraksi DPRD DIY menyoroti penurunan belanja pada Raperda Perubahan APBD DIY 2025 yang disampaikan Gubernur DIY pada Rapat Paripurna DPRD DIY Kamis (3/7/2025). Salah satunya Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Lilik Syaiful Ahmad mengatakan terjadi penurunan belanja sebesar 200,43 milyar. Penurunan belanja pada sektor belanja sosial, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, serta belanja tak terduga.
“Pertanyaan kami terkait Belanja daerah adalah: Mengapa terjadi penurunan sektor belanja bantuan sosial sebesar 473 juta (1,49%), mengingat belanja bantuan sosial diperuntukkan pada kelompok rentan guna melindungi masyarakat dari kerentanan sosial dan mendukung kesejahteraan kelompok rentan atau miskin, sementara kita tahu angka kemiskinan di DIY selalu di atas angka rata-rata nasional. Mohon Penjelasan,” kata Lilik pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Raperda Perubahan APBD DIY 2025 di Gedung DPRD DIY Jumat (4/7/2025).
Lilik memaparkan bahwa penurunan belanja juga terjadi pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 3,68 milyar (1,5%). Kondisi jalan provinsi di DIY 30% tidak mantap dari total panjang jalan provinsi sepanjang 674,5 km, yang tentunya akan berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, terdapat 41 daerah irigasi di DIY mengalami kerusakan, yang tentunya akan berpengaruh terhadap program prioritas nasional yaitu ketahanan pangan.
“Pertanyaan kami, mengapa Pemda DIY melakukan efisiensi terhadap belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengingat efisien akan berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan dan program prioritas nasional, ketahanan pangan. Mohon Penjelasan,” lanjutnya.
Tidak kalah penting, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang paling signifikan dibandingkan sektor belanja yang lain, yaitu sebesar 27,1%.
“Pertanyaan Kami Mengapa terjadi penurunan yang paling besar di sektor belanja daerah adalah Belanja Tidak Tetap (BTT), padahal DIY merupakan wilayah yang rawan bencana baik kekeringan, tanah longsor maupun banjir. Mohon Penjelasan,” tandasnya. (wds/drw)
