Yogyakarta (01/09/2025), suarapasar.com – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar pertemuan dengan pimpinan sepuluh perguruan tinggi di DIY dalam acara Konsolidasi dan Arahan Gubernur DIY di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu malam (31/8).
Pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI, UII, UMY, UAJY, USD, dan Universitas Amikom, serta Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, dan sejumlah kepala OPD Pemda DIY.
Sri Sultan menegaskan perlunya menjaga iklim demokrasi di Yogyakarta melalui penyampaian aspirasi yang santun dan damai. “Aspirasi boleh disampaikan, itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan, dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” tutur Sri Sultan.
Gubernur juga meminta pimpinan perguruan tinggi mengarahkan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi serta mengutamakan kewajiban belajar.
“Kami tidak melarang menyampaikan aspirasi, tapi saya mohon agar anak-anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar. Sementara bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa, dengan itikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” imbuh Sri Sultan.
Terkait meninggalnya seorang mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta, Sri Sultan menyatakan telah meminta kepolisian melakukan identifikasi. “Itu kewajiban pihak kepolisian, dan saya berharap semuanya bisa tetap aman,” ujarnya.
Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menekankan pentingnya menjaga penyampaian aspirasi tanpa disertai anarkisme. “Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Jogja harus tetap damai,” tegasnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito, juga menyatakan perlunya penyamaan persepsi agar kampus dapat mendampingi mahasiswa dengan tepat.
“Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkis. Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Jogja dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu,” jelas Arie.
Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa sebelumnya. “Potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, kami di UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Namun yang utama, semua pihak di Jogja harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik,” pungkasnya.(prg,wur)
