Puluhan Tahun Terendam Banjir, DPRD DIY Soroti Penanganan Drainase di Terbah Wates

Warga Terbahsari Wates Kulon Progo kembali mengeluhkan banjir genangan air yang terus terjadi di wilayahnya dalam kurun waktu sekitar 20 tahun terakhir. Setiap kali hujan deras dengan intensitas tinggi, kawasan yang berada di samping SMP 4 Wates dan tidak jauh di belakang Rumah Dinas Bupati tersebut kerap tergenang air hingga menimbulkan kesan kumuh.

Kondisi ini menarik perhatian pimpinan dan anggota Komisi C DPRD DIY yang kemudian melakukan kunjungan pemantauan langsung di kawasan Terbah, Wates pada Kamis (5/3/2026) untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan keluhan warga.

Dalam pertemuan bersama warga, Ketua RW 03 Terbah, Sujud Triyanto menjelaskan bahwa banjir genangan sudah menjadi persoalan lama di wilayah tersebut. Ia menyebutkan adanya aliran sungai yang dibelokkan ke kawasan persawahan di sekitar Terbah tanpa dilengkapi pintu air, sehingga saat hujan deras datang, air meluap dan ketinggian genangan bahkan bisa mencapai lutut.

Selain itu, sejumlah jaringan saluran air dari pusat Kabupaten Kulon Progo, seperti dari kawasan sekitar alun-alun dan KODIM, juga diarahkan ke wilayah utara menuju Terbah. Kondisi ini membuat volume air yang masuk semakin besar dan memperparah genangan di kawasan tersebut.

Sujud berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan, salah satunya dengan membangun pintu air agar aliran saat hujan dapat langsung menuju sungai besar tanpa masuk ke permukiman warga.

“Musiman ya, artinya sudah menjadi rutinitas kami, khususnya warga RT 01 ketika hujan berkepanjangan di sini terjadi genangan air. Genangan air mana tersebut terjadi karena tumpuan dari wilayah pengasih yang paling besar, sumbangan paling besar itu dari Pengasih, dari wilayah Timpang, Kroco, Jamus, Clawer gitu. Itu yang mestinya bisa dialirkan ke Kali Tengah tapi dibelokkan dulu ke Terbah untuk irigasi.
Jadi ini ada dua masalah, ada satu drainase, satu irigasi. Nah, ketika arus menampung irigasi, hilir yang untuk keluar dari sini nggak mampu sehingga terjadilah penumpukan air di wilayah ini,” terangnya.

Sementara itu, Hastiyono, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air BBWS Serayu Opak Yogyakarta menyatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan penanganan yang tepat. Ia menjelaskan bahwa sebagian wilayah merupakan kewenangan Balai Besar, sementara sebagian lainnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten, maupun jaringan saluran air lingkungan warga.

“Yang jelas kita tinjau ke lapangan dulu, mana ini kan ada kolaborasi antara pusat, daerah sama apa. Kita tinjau ke lapangan, mana yang perlu-perlu kita apa. Kalau sungainya wilayah BBWS, mungkin perlu kita normalisasi,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DIY dari daerah pemilihan Kulon Progo, Lilik Syaiful Ahmad, menegaskan bahwa persoalan banjir di Terbah sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak.

“Situasi banjir ini sebenarnya sudah puluhan tahun, sejak saya kecil, SD saya, TK saya, SMP saya di seputaran wilayah ini. Jadi kebetulan kami sekeluarga juga tinggal di wilayah ini, jadi tahu betul bahwa sudah lebih dari 20 tahun wilayah ini kalau hujan ya banjir,” kata Lilik.

“Nah, kami berharap ke depan ini ada penanganan yang lebih serius dari khususnya Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan juga pusat. Karena di sini ada tiga kewenangan; ada Kulon Progo, ada DIY, dan juga ada BBWSO. Kami berharap apa yang terjadi di sini ini ada penanganan-penanganan yang urgen ditangani dulu. Kalau semuanya keluhannya masalah tahun anggaran atau anggaran yang belum siap dan sebagainya, nanti coba kita dorong dengan solusi lain, mungkin dengan aturan-aturan kedaruratan dan sebagainya nanti akan ada. Kalau di sini misalnya menyebabkan banjir itu adalah misalnya drainasenya, mungkin drainasenya dibersihkan dulu atau pintu keluarnya dilebarkan sehingga nanti tidak menumpuk air yang ada di sini,” urainya.(prg,wur)