Kulon Progo, suarapasar.com : Para dukuh di Kabupaten Kulon Progo tergabung dalam Madukoro akan terus berupaya memperjuangkan kenaikan penghasilan tetap (siltap), insentif pengurus RT RW hingga kesejahteraan para dukuh dan pamong yang memasuki masa purna tugas.
Ketua Umum Paguyuban Dukuh Kulon Progo Madukoro, Risdiyanto mengatakan berdasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023, penghasilan tetap (siltap) Dukuh di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar Rp. 2.185.500,00
(dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Pihaknya melalui berbagai paguyuban yang ada baik itu Madukoro, Bodronoyo, dan Nayantaka sudah mengusulkan kenaikan penghasilan tetap di atas UMK.
Dijelaskan Risdiyanto, perjuangan usulan kenaikan penghasilan tetap bagi 934 dukuh telah terlihat membuahkan hasil. Bupati telah sepakat adanya kenaikan penghasilan tetap para dukuh, dan saat ini tinggal menunggu proses administrasinya saja.
“Perjuangan kenaikan siltap yang di bawah UMK alhamdulillah tahun ini dari beliau Pak Bupati itu setuju untuk naik di UMK. Kemarin kita di angka Rp 2.185.500, besok menjadi Rp 2.511.000 yang akan diatur di Perbup perubahan. Katanya prosesnya baru di PMK,” tutur Risdiyanto dalam keterangannya Senin (20/4/2026).
Selain memperjuangkan kenaikan siltap, Risdiyanto menambahkan di tahun terakhir periode kepengurusannya, pihaknya juga terus berupaya menguatkan kekompakan para dukuh se Kulon Progo.
“Alhamdulillah sawalan Madukoro tahun 2026, sawalan periode ke-5 kepengurusan kami di Joglo Gunung Pecok, Gulurejo Lendah, Kulon Progo pada 15 April 2026 lalu itu dari 934 dukuh di Kulon Progo hadir 600an dukuh. Ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya itu sawalan
yang hadir itu hanya 300-an orang,” terang Risdiyanto.
Sawalan paguyuban dukuh Madukoro (ist)
Risdiyanto mengungkapkan keberadaan Paguyuban Dukuh Madukoro yang didasari rasa jiwa kebersamaan senasib sepenanggungan akan menguatkan posisi para dukuh dalam mengawal isu-isu yang diperjuangkan sesuai perkembangan jaman. Komunikasi dan kekompakan Madukoro diharapkan juga terjadi di tingkat Kapanewon dan menunjuk koordinator hingga di tingkat kalurahan.
Saat ini, dari 12 Kapanewon sudah 9 kapanewon yang kepengurusannya jelas aktif berjalan.
“Tentu kami berharap yang 3 kapanewon yang belum aktif bisa bergerak karena ini demi kepentingan bapak ibu dukuh semua,” harap Risdiyanto.
Dijelaskan Risdiyanto, keaktifan kepengurusan Madukoro tingkat Kapanewon akan memudahkan penyerapan aspirasi dan koordinasi.
“Kita juga lebih mengeratkan satu pintu, satu komando di Madukoro sehingga sewaktu-waktu ada informasi-informasi atau pun kita harus berjuang bersama untuk memperjuangkan hak dukuh itu akan semakin mudah dengan adanya koordinasi di setiap kapanewon. Harapan kami semua kapanewon itu ada kepengurusan Madukoro dan aktif,” tandas Risdiyanto.
Selain memudahkan komunikasi dan koordinasi, kepengurusan Madukoro di tingkat Kapanewon ini juga akan mempermudah dan mempercepat penyerapan aspirasi para dukuh.
“Apa yang menjadi keresahan-keresahan dan hak dukuh yang belum sepenuhnya terpenuhi tentu akan lebih cepat tertampung masalahnya dan kita carikan solusi bersama agar segera terselesaikan,” imbuhnya.
Madukoro juga bersinergi dengan paguyuban perangkat kalurahan lainnya seperti Bodronoyo dan Nayantaka.
“Nah, kita Madukoro salah satunya di bagian dari Bodronoyo tersebut. Maka dari itu kita juga terus sosialisasikan bahwasanya di Paguyuban Madukoro, teman-teman Dukuh itu bisa memberikan ataupun menyampaikan aspirasi. Karena ini adalah tempat untuk silaturahmi, tempat, wadah untuk kita memberikan aspirasi dan juga tempat untuk berjuang bersama untuk nasib-nasib Bapak Ibu Dukuh,” ungkap Risdiyanto
Risdiyanto juga mengungkapkan dalam acara sawalan sekaligus koordinasi Madukoro itu, juga terungkap perjuangan yang belum tercapai yakni perjuangan adanya insentif bagi RT dan RW.
“Di mana RT RW itu adalah teman kita, perjuangan kita di lapangan, di ujung tombak, di pedukuhan.
Sehingga kami sangat setuju, kami dari pengurus Madukoro juga sudah lama memperjuangkan untuk insentif RT/ RW. Dan sampai saat ini juga sudah kita sampaikan. dan ke Bodronoyo dan Nayantaka,” terangnya.
Usulan lain, terkait penghargaan kesejahteraan bagi para dukuh yang memasuki purna tugas.
“Saat ini kan masih sesuai kemampuan dari kalurahan. Ada usulan penghargaan bagi dukuh ataupun pamong yang sudah purna itu ada standarnya, ada ketentuan atau peraturan yang benar-benar nanti bisa mengampu kesejahteraan setelah purna tugas,” pungkasnya. (wds/drw)
