Yogyakarta, suarapasar.com : Yogyakarta memiliki peran historis yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia pascakemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada masa awal berdirinya Republik, pemerintahan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat agresi pasukan NICA Belanda yang menduduki Jakarta sebagai ibu kota negara.
Presiden RI Ir. Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian mengambil langkah strategis dengan menetapkan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946. Keputusan ini menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah situasi politik dan keamanan yang genting.
“Momentum Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia, saat dwi tunggal yaitu Presiden RI, Ir Soekarno dan Mohammad Hatta naik kereta api ke Yogyakarta dan memimpin revolusi melawan penjajah, penting direfleksikan dan selalu diingat, Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan RI,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Minggu, (4/1/2026).
Berdasarkan catatan Arsip Nasional, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia sejak 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Perpindahan pusat pemerintahan dilakukan secara rahasia mengingat kondisi keamanan Jakarta yang waktu itu tidak aman. Selama tujuh pekan pertama, Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinet menetap di Kompleks Pakualaman sambil menunggu perbaikan Gedung Agung yang rusak pascapendudukan Jepang.
Eko Suwanto menjelaskan bahwa pengumuman resmi pemindahan pemerintahan disampaikan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta pada malam hari setelah Presiden dan Wakil Presiden tiba di Yogyakarta, 4 Januari 1946.
Sejumlah kementerian turut berkedudukan di Yogyakarta, termasuk Kementerian Penerangan, khususnya bagian Politik Dalam Negeri serta bagian Pers dan Publikasi. Dalam siaran pidatonya, Ali Sastroamidjojo menyampaikan bahwa pemindahan dilakukan karena kondisi Jakarta yang tidak aman serta untuk penyempurnaan organisasi pemerintahan dalam negeri.
“Apa makna penting bagi kita semua, lintas generasi penerus bangsa soal Yogyakarta sebagai kota Republik? Ada peran sejarah kebangsaan yang penting terus disuarakan dari Yogyakarta. Kita, matur nuwun dan harus terus ingat bagaimana peran Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Pakualam VIII yang dengan keberanian luar biasa memberikan dukungan pusat pemerintahan dipindahkan ke Jogja, serta membantu memfasilitasi jalannya pemerintahan saat itu,” imbuh Eko Suwanto.
Eko Suwanto menambahkan bahwa peringatan 80 tahun Yogyakarta sebagai Ibu Kota Revolusi harus menjadi momentum untuk terus menjaga kedaulatan bangsa, menumbuhkan cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta meneladani semangat perjuangan para pendiri bangsa demi mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera.
“Meneladani langkah para pejuang revolusi kemerdekaan Indonesia di masa kini bisa kita jalankan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan jaga kedaulatan bangsa di segala lini kehidupan kebangsaan,” pungkas Eko Suwanto. (prg,wur/danr)
