Keterbatasan Fiskal Dorong Inovasi dan Creative Financing di DIY

Yogyakarta,suarapasar.com — Keterbatasan fiskal daerah dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat tidak menjadi penghalang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk terus berinovasi. Penguatan creative financing dinilai sebagai strategi adaptif dalam mengatasi keterbatasan fiskal, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya inovasi dalam pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (29/01/2026).

Sri Sultan menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting melalui penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY sebagai instrumen pembinaan dan apresiasi inovasi layanan. Inovasi yang lahir dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah, BUMN/BUMD, kalurahan/kelurahan hingga satuan pendidikan, membuktikan bahwa keterbatasan fiskal dapat disikapi secara adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi belanja serta memperluas dampak pembangunan.

“KIPP DIY menjadi instrumen pembinaan dan apresiasi bagi organisasi pelayanan publik di tingkat Pemda DIY, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, kalurahan/kelurahan, hingga satuan pendidikan negeri. Semua inovasi tersebut menunjukkan keterbatasan fiskal dapat diatasi secara adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperluas dampak pembangunan,” ungkap Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan bahwa digitalisasi merupakan keniscayaan bagi pemerintah daerah di tengah kebijakan pengetatan fiskal nasional. Digitalisasi tidak hanya memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyebutkan, DIY kembali meraih dua penghargaan nasional pada ajang Implementasi Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Desember 2025 sebagai bukti keberhasilan sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital.

Sementara itu, Kepala Bapperida DIY Danang Setiadi menjelaskan bahwa perekonomian DIY pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,40 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah Jawa dan nasional. Inflasi daerah juga terjaga, dengan realisasi belanja APBD hingga Triwulan IV mencapai lebih dari 92 persen. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penurunan PAD dan transfer pusat, Pemda DIY telah merumuskan konsep creative financing sebagai alternatif pembiayaan tanpa menambah beban pajak dan retribusi daerah.

Konsep tersebut diarahkan pada diversifikasi sumber pembiayaan melalui kolaborasi pembayaran pajak, ekstensifikasi pajak, serta optimalisasi BLUD dan aset daerah. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan DIY tetap berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(prg,wur)