Perluas Digitalisasi Bansos, Pemerintah Uji Coba di 40 Daerah pada 2026

Jakarta, suarapasar.com – Pemerintah memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial ke 40 kabupaten dan kota di Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat transformasi digital layanan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyampaikan bahwa perluasan ini merupakan kelanjutan dari uji coba digitalisasi bansos yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi sejak 2025. Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang melibatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Kantor PMU Ditjen Dukcapil, Selasa (27/1/2026).

“Selain aspek teknologi dan aplikasi, pelaksanaan transformasi ini juga memerlukan perhatian pada manajemen komunikasi serta manajemen perubahan. Kita menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat pengembangan layanan. Pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi sasaran penerimaan bantuan sosial,” katanya.

Cahyono menjelaskan, penetapan wilayah piloting didasarkan pada kesiapan daerah, komitmen kepala daerah, kesiapan infrastruktur digital, serta dukungan perangkat daerah terkait. Dalam skema baru ini, masyarakat dapat mendaftar bantuan sosial melalui portal digital perlindungan sosial, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan.

Piloting di Kabupaten Banyuwangi telah memfasilitasi pendaftaran penerima bantuan sosial bagi puluhan ribu kepala keluarga melalui portal perlinsos. Kolaborasi perangkat daerah, seperti pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), operator desa, dan tenaga pendukung lain, menjadi faktor kunci dalam menjangkau masyarakat.

Pemerintah pusat akan terus memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi kepada daerah perluasan. Pendampingan ini diharapkan memperkuat implementasi digitalisasi bansos secara menyeluruh dan menjadi fondasi layanan digital nasional di masa depan.(prg,wur)