Sultan Sebut SAKIP sebagai Komitmen dan Integritas Pemerintahan

Yogyakarta, 3 Oktober 2025, suarapasar.com – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan kembali pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi hasil, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi SAKIP tidak boleh dipahami sebatas pemenuhan administrasi, melainkan juga harus menunjukkan kualitas implementasi di lapangan.

Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan oleh tim Kementerian PAN-RB bersama Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (3/10). Dalam kesempatan itu, Sri Sultan menekankan bahwa tahun 2025 merupakan momentum transisi penting, yakni berakhirnya program pembangunan jangka panjang 2005–2025 dan dimulainya periode pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

“Ke depan, sistem manajemen pemerintahan diarahkan menjadi lebih kualitatif dan sempurna. Periode pembangunan ini dibagi dalam tahapan lima tahunan,” terang Sri Sultan.

Sri Sultan menjelaskan, DIY memiliki kekhususan dibandingkan daerah lain. Jika sebagian besar provinsi menyelesaikan RPJMD pada 2025, DIY baru akan merampungkannya pada 2027. Hal ini, kata Sultan, berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan program PAN-RB.

“Program peningkatan kualitas harus tetap berproses, sehingga pada 2026 Jogja sudah bisa ikut melaksanakan program dari PAN-RB. Kalau tidak, kita akan terlambat. Ketika RPJMD berakhir di 2027 dan baru berjalan di 2028, maka kita sudah tertinggal tiga tahun dibanding daerah lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan bahwa SAKIP adalah refleksi dari komitmen pimpinan dalam menjalankan pemerintahan. Instrumen ini harus memastikan sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan nasional, serta mendorong penerapan empat pilar Balance Score Card untuk memperkuat tata kelola pembangunan DIY.

“Investasi terbesar dalam membangun SAKIP bukan pada teknologi, tetapi pada pembinaan komitmen dan kapasitas kepemimpinan agar seluruh organisasi bergerak menuju pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi,” ujarnya.

Isu strategis yang menjadi tema evaluasi SAKIP 2025 adalah penanggulangan kemiskinan dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Sri Sultan menyebut, Pemda DIY telah meluncurkan sejumlah program kolaboratif, seperti Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo), hingga pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.

Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, DIY mendorong optimalisasi proyek strategis nasional, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta mengembangkan experiential tourism sebagai keunggulan daerah.

Menutup arahannya, Sri Sultan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB atas dukungan dan evaluasi yang diberikan. Menurutnya, hasil evaluasi SAKIP bukan semata angka, tetapi menyangkut integritas, konsistensi, dan paradigma kerja.

“Hasil evaluasi ini harus kita maknai lebih jauh, yakni terkait integritas, greget, sengguh ora mingkuh, dan semangat untuk senantiasa gumregah berbuat lebih baik demi Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara,” pungkasnya.(prg,wur)