Kulon Progo, suarapasar.com – Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko menegaskan kesiapan Pemkab Kulon Progo dalam mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H melalui Embarkasi Yogyakarta di YIA.
Ambar menyampaikan bahwa meskipun masih ada beberapa catatan evaluasi, Pemkab Kulon Progo berkomitmen menyukseskan keberangkatan perdana jemaah haji 2026 melalui YIA. Ambar berharap kelancaran keberangkatan haji 2026 dari Embarkasi Haji Yogyakarta dapat menjadi langkah awal yang baik dalam keberlanjutan Embarkasi Haji Yogyakarta.
“Ini pertama kali di Yogyakarta, saya minta harus berhasil. Kami dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan dukungan apapun Insya Allah siap mensupport,” kata Ambar saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI terkait pengawasan persiapan Embarkasi Haji Yogyakarta Tahun 1447 H/2026 M di Hotel Novotel Bandara Internasional Yogyakarta, Rabu (26/11/2025).
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar menyampaikan kunjungan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M melalui Embarkasi Yogyakarta.
“Kunjungan ini juga sekaligus meninjau secara langsung kondisi obyektif Embarkasi Yogyakarta dalam persiapan pelayanan terhadap jemaah haji,” ungkapnya.
Dijelaskan Ansory, Embarkasi Yogyakarta pada tahun 2026, akan melayani jemaah haji asal Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah dengat total 9.216 jemaah haji, sebanyak 3.748 jemaah haji asal Yogyakarta dan 5.468 jemaah haji asal Jateng. Seluruhnya akan diangkut menggunakan 26 kloter dengan pesawat Airbus 330 dan 360, serta dilayani oleh 52 petugas.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI juga memiliki tujuan penting terkait transisi kelembagaan.
Pertimbangan kunjungan ini terkait adanya peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama RI ke Kementerian Haji dan Umrah RI, terhitung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada 4 September 2025.
“Kami hendak memastikan bahwa proses transisi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tidak mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dan pelayanan jemaah haji,” tegas Anshori Siregar.
Ansory berharap sinergi terus ditingkatkan mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 nanti.
“Patut kiranya saya garis bawahi, bahwa sukses dan tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji bergantung pada kesigapan unsur kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” pungkasnya.(wur,prg/wds)
