Komisi C DPRD DIY Soroti Abrasi Kali Peleng, Talud Dinilai Mendesak Demi Keselamatan Warga

Sleman, suarapasar.com – Komisi C DPRD DIY melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, guna meninjau kondisi tebing Kali Peleng yang kian memprihatinkan. Pengikisan tanah akibat arus sungai yang deras dilaporkan mulai mengancam pemukiman warga, khususnya di Dusun Ngabean Wetan.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Haris Sugiharto, menilai pembangunan talud di lokasi tersebut sudah tidak bisa ditunda. Ia menyebut jarak antara bibir sungai dengan rumah warga semakin menipis sehingga meningkatkan risiko saat banjir terjadi.

”Kondisinya sangat mendesak karena penggerusan tanah terus terjadi saat banjir. Warga sangat cemas dan was-was setiap kali hujan deras turun karena air sering naik sampai ke atas. Kami meminta BBWSO segera menindaklanjuti perbaikan talud ini, lebih cepat lebih baik,” ujar Haris seperti dikutip dari laman AdilNews.com.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Koeswanto, menambahkan bahwa ketiadaan talud juga berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya, selain rawan longsor, area bantaran sungai menjadi kumuh akibat penumpukan sampah di rumpun bambu.

”Hasil pengukuran awal menunjukkan kebutuhan talud sepanjang 90 meter di sebelah selatan jembatan. Kami berharap pada tahun 2026 mendatang, lokasi ini sudah aman dan tertangani,” kata Koeswanto.

Dari pihak kalurahan, Lurah Sinduharjo Sidarja mengungkapkan bahwa upaya penanganan darurat telah dilakukan dengan pemasangan bronjong, namun tidak mampu bertahan menghadapi derasnya arus sungai.

”Tanah warga banyak yang hilang hanyut. Bahkan air pernah sampai masuk ke rumah warga. Kami memohon kepada Bapak-Bapak Dewan dan pihak BBWSO untuk segera merealisasikan pembangunan ini demi keamanan warga kami,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Staf PPK Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Bintoro, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan awal dan menilai kondisi tebing cukup tinggi serta curam. Ia menyebut perencanaan teknis akan segera disusun dengan opsi pengamanan berupa talud, menyesuaikan ketersediaan anggaran dan skala prioritas, serta meminta dukungan desa terkait akses alat berat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, memastikan aspirasi warga Sinduharjo akan dikawal dalam pembahasan anggaran bersama BBWSO dan DPUSDM agar penanganan dapat segera direalisasikan.

”Ini adalah bagian dari komitmen kami bersama BBWSO dan DPUSDM. Karena ini masih awal tahun anggaran, akan terus kita diskusikan agar advokasi untuk masyarakat Sinduharjo ini bisa segera terealisasi,” tutup Amir.(prg,wur)